Koalisi Masyarakat Mendesak Penghentian Militerisasi Pelatihan Sipil Pasca Tragedi
Sebuah Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan duka mendalam atas meninggalnya seorang calon manajer Kopdes/Kampung Nelayan di tengah pelatihan dasar militer (latsarmil). Tragedi ini memicu desakan keras dari koalisi agar pemerintah segera mengevaluasi dan menghentikan kebijakan militerisasi ruang sipil, khususnya dalam konteks pelatihan untuk masyarakat. Insiden tragis tersebut menjadi alarm penting tentang potensi bahaya dan ketidaksesuaian pendekatan militer dalam pembinaan kapasitas masyarakat sipil.
Koalisi menegaskan bahwa pendekatan yang mengadopsi format latsarmil tidak relevan, bahkan kontraproduktif, bagi pengembangan kapasitas manajer Kopdes atau entitas sipil lainnya. Mereka berpendapat bahwa fokus pengembangan masyarakat seharusnya pada pemberdayaan, peningkatan keterampilan manajerial, dan penguatan kemandirian, bukan melalui indoktrinasi atau latihan fisik bergaya militer yang berisiko tinggi.
Desakan Kritis Koalisi Sipil Terhadap Kebijakan Pemerintah
Dalam pernyataan resminya, Koalisi Masyarakat Sipil secara eksplisit menyerukan beberapa poin krusial yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah:
- Penghentian Segera Praktik Militerisasi: Koalisi mendesak semua pihak terkait untuk menghentikan segala bentuk pelatihan sipil yang mengadopsi pola dan metode militeristik. Mereka menilai praktik ini tidak hanya berisiko terhadap keselamatan peserta, tetapi juga melanggar prinsip dasar ruang sipil yang seharusnya bebas dari intervensi militer.
- Evaluasi Komprehensif Kebijakan: Pemerintah didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan yang memfasilitasi atau bahkan mendorong militerisasi dalam program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi harus melibatkan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta lembaga-lembaga terkait lainnya.
- Investigasi Menyeluruh atas Tragedi: Tragedi kematian calon manajer Kopdes harus diinvestigasi secara transparan dan akuntabel. Koalisi menuntut agar hasil investigasi diumumkan kepada publik dan pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian atau pelanggaran prosedur mendapatkan sanksi tegas.
- Penyusunan Pedoman Pelatihan yang Aman dan Partisipatif: Koalisi merekomendasikan pemerintah untuk menyusun pedoman pelatihan yang mengedepankan prinsip keselamatan, hak asasi manusia, dan partisipasi aktif masyarakat. Pedoman ini harus menjauhkan diri dari unsur-unsur kekerasan, indoktrinasi, dan pendekatan otoriter.
Konsekuensi Militerisasi Ruang Sipil dan Urgensi Perubahan
Perdebatan mengenai militerisasi ruang sipil bukanlah hal baru. Sebelumnya, isu serupa mencuat dalam konteks program Bela Negara atau pelatihan kepemudaan tertentu, yang kerap menimbulkan kekhawatiran dari pegiat hak asasi manusia. Kematian peserta dalam pelatihan latsarmil ini kembali menyoroti urgensi untuk meninjau ulang peran institusi militer dalam ranah sipil.
Militerisasi ruang sipil seringkali dilihat sebagai upaya untuk menanamkan disiplin ala militer, namun dalam praktiknya, hal tersebut dapat mengikis nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan otonomi sipil. Dampak negatif yang mungkin timbul antara lain (pelajari lebih lanjut tentang militerisasi ruang sipil):
- Potensi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pelatihan.
- Terhambatnya pengembangan kreativitas dan inisiatif individu akibat pola komando.
- Penyalahgunaan anggaran negara untuk program yang tidak sesuai kebutuhan.
- Menciptakan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat.
Koalisi menegaskan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor vital seperti koperasi dan kampung nelayan, membutuhkan pendekatan yang inklusif, humanis, dan berbasis pada kebutuhan riil. Oleh karena itu, penghentian militerisasi pelatihan sipil bukan hanya soal keselamatan, melainkan juga tentang melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam pembangunan nasional. Pemerintah diharapkan merespons desakan ini dengan serius dan mengambil langkah konkret untuk mencegah tragedi serupa terulang di masa mendatang, serta mengembalikan fokus pada pengembangan kapasitas sipil yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat.
