YOGYAKARTA – Seorang pengemudi becak motor (betor) yang saban hari mencari nafkah di kawasan Malioboro, Timbul, mengungkap keterkejutannya saat mengetahui namanya tercatat dalam Desil 9 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, pria paruh baya asal Kulon Progo ini setiap hari berjuang keras menafkahi keluarga dan membiayai kuliah anaknya, sebuah kondisi yang kontras jauh dari gambaran kelompok ekonomi atas yang diwakili oleh kategori Desil 9. Fenomena ini kembali menyoroti akurasi data kemiskinan nasional dan efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Timbul menceritakan bahwa penghasilannya sebagai sopir betor sangat bergantung pada keramaian wisatawan. Dalam kondisi normal pun, pendapatan bersihnya jarang melebihi Rp 50.000 hingga Rp 70.000 per hari, jumlah yang harus ia putar untuk kebutuhan makan sehari-hari, biaya sekolah anak, serta cicilan ringan lainnya. Kondisi ekonomi yang serba pas-pasan ini membuatnya sangat berharap pada program bantuan pemerintah, terutama untuk meringankan beban biaya pendidikan anaknya yang sedang menempuh bangku kuliah. Namun, dengan statusnya di Desil 9, peluang Timbul untuk menerima bantuan sosial menjadi nihil, sebab Desil 9 menunjukkan status ekonomi 10-20% teratas dari total penduduk Indonesia, kategori yang secara otomatis tidak memenuhi syarat penerima bansos.
Keterkejutan Timbul bukan tanpa alasan. Ia merasa datanya salah tercatat, atau setidaknya tidak merepresentasikan kondisi riil ekonominya. Pengalamannya ini menjadi cermin dari permasalahan sistemik dalam validasi dan pemutakhiran data kemiskinan yang kerap menjadi sorotan publik. Akurasi DTKS sangat krusial karena menjadi dasar penentuan siapa yang berhak menerima berbagai program bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Kasus Timbul ini bukan yang pertama kali terungkap. Beberapa laporan sebelumnya juga menyoroti ketidaksesuaian data di lapangan dengan catatan dalam DTKS, di mana ada warga kurang mampu yang justru tidak terdaftar atau tercatat sebagai kelompok mampu, sementara ada pula individu yang secara ekonomi lebih mapan namun masuk dalam daftar penerima bantuan. Kondisi seperti ini tentu merugikan masyarakat rentan yang seharusnya menjadi prioritas utama penerima manfaat.
Ironi Data: Sopir Betor Berjuang, Tergolong Mampu
Kisah Timbul menunjukkan sebuah ironi yang mendalam. Di tengah perjuangan hidup yang tidak mudah, sistem data pemerintah justru mengkategorikannya sebagai bagian dari kelompok yang secara ekonomi sudah stabil. Beberapa poin penting yang muncul dari kasus Timbul:
- Pendapatan Minim: Penghasilan harian yang tidak menentu, bahkan di bawah upah minimum regional, menempatkan Timbul dan keluarganya dalam kerentanan ekonomi yang tinggi.
- Tanggung Jawab Pendidikan: Beban biaya kuliah anak menjadi prioritas besar, yang sangat sulit dipenuhi tanpa bantuan.
- Ketergantungan pada Pariwisata: Pekerjaan sebagai sopir betor sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan sektor pariwisata, yang menjadikannya tidak memiliki kepastian finansial.
- Ketiadaan Akses Bantuan: Penempatan di Desil 9 secara otomatis menutup aksesnya terhadap bantuan sosial yang sangat dibutuhkan.
Akurasi DTKS dan Tantangan Penyaluran Bansos
Permasalahan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah menjadi isu berulang yang memerlukan perhatian serius. DTKS, yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), semestinya menjadi fondasi yang kokoh untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan gap yang signifikan antara data dan kondisi sebenarnya.
Tantangan dalam pemutakhiran data DTKS meliputi:
- Verifikasi Lapangan: Proses verifikasi data yang belum optimal atau kurang menyeluruh di tingkat desa/kelurahan.
- Dinamika Ekonomi: Kondisi ekonomi masyarakat yang sangat dinamis, di mana status kemiskinan bisa berubah dengan cepat akibat PHK, sakit, atau bencana, namun pemutakhiran data tidak secepat perubahan tersebut.
- Partisipasi Masyarakat: Kurangnya sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan status ekonomi mereka atau melaporkan ketidaksesuaian data.
- Integrasi Data: Tantangan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan lembaga untuk menciptakan satu data yang valid.
Kasus Timbul mengingatkan pemerintah, khususnya Kemensos, akan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme pendataan dan verifikasi. Kesalahan penempatan desil tidak hanya menimbulkan kebingungan bagi warga seperti Timbul, tetapi juga berpotensi menyebabkan salah sasaran dalam penyaluran bantuan, di mana bantuan tidak sampai kepada yang paling membutuhkan.
Harapan Bantuan dan Perbaikan Sistem
Timbul tidak kehilangan harapan. Ia sangat mendambakan uluran tangan pemerintah agar anaknya bisa terus melanjutkan pendidikan. Harapannya ini mencerminkan suara ribuan masyarakat lain yang berada dalam situasi serupa.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu:
- Audit Data Menyeluruh: Melakukan audit dan verifikasi ulang secara berkala terhadap DTKS, terutama di daerah-daerah dengan laporan ketidaksesuaian yang tinggi.
- Mekanisme Pengaduan Efektif: Membangun sistem pengaduan dan koreksi data yang lebih mudah diakses dan responsif bagi masyarakat.
- Pelibatan Komunitas: Meningkatkan peran serta Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta komunitas lokal dalam proses verifikasi awal data.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan, serta akuntabilitas terhadap setiap keputusan yang diambil.
Dengan perbaikan sistem yang berkelanjutan, diharapkan tidak ada lagi Timbul-timbul lain yang terpinggirkan dari program bantuan sosial hanya karena kesalahan data. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
