TARAKAN, nusavox.com – Pakar ekonomi menilai fenomena matinya sistem angkutan umum massal Tarakan dan Kalimantan Utara (Kaltara) bukan lagi persoalan baru. Kondisi pelik ini sudah berlangsung sejak lama. Akibatnya, masyarakat setempat maupun pendatang kini semakin sulit menemukan moda transportasi publik konvensional setibanya di Bumi Paguntaka.
Akademisi sekaligus Pakar Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Margiyono, mengungkapkan bahwa masyarakat yang melek teknologi mungkin tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Sebab, mereka bisa langsung beralih menggunakan aplikasi transportasi daring seperti Grab, Gojek, maupun Maxim. Layanan daring ini menguntungkan konsumen karena menawarkan tarif yang lebih objektif dan efisien daripada ojek pangkalan.
“Bagi yang melek teknologi memang tersedia berbagai pilihan transportasi yang lebih objektif dan efisien,” ungkap Margiyono, Senin (6/7/2026).
Kendaraan Pribadi Menjamur, Ruang Publik Menyusut
Namun demikian, Margiyono melihat matinya sistem angkutan umum massal Tarakan sebagai fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius. Kemudahan membeli sepeda motor dan mobil membuat warga lebih memilih mengendarai kendaraan pribadi. Sayangnya, lonjakan jumlah kendaraan ini justru merusak fungsi infrastruktur kota yang telah dibangun oleh pemerintah.
Oleh karena itu, ruang publik kini mengalami ‘penguapan’ fungsi ekonomi. Banyak pemilik mobil memarkir kendaraan mereka di badan jalan karena tidak memiliki garasi rumah. Dampaknya, pelebaran jalan oleh pemerintah daerah tidak lagi memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi kelancaran arus lalu lintas.
“Banyak jalan akhirnya digunakan untuk parkir sehingga fungsi ekonominya menjadi tidak optimal,” tegas Margiyono.
Kerugian Fiskal Akibat Parkir Liar
Selain menghambat pergerakan barang dan jasa, penggunaan fasilitas jalan sebagai tempat parkir liar juga memicu persoalan fiskal daerah. Pemerintah daerah membiayai seluruh pembangunan jalan menggunakan dana APBD. Namun, praktik parkir sembarangan ini sama sekali tidak memberikan kontribusi pendapatan bagi kas daerah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Margiyono mendorong pemerintah segera menerapkan peraturan daerah (Perda) terkait kewajiban memiliki garasi. Perda parkir yang tegas akan mengurangi kesemrawutan jalan sekaligus mendatangkan pemasukan retribusi yang sah bagi pemerintah daerah. Jika pemerintah membiarkan pemanfaatan barang publik untuk kepentingan individu ini terus berlanjut, maka daerah akan menanggung biaya perawatan jalan yang lebih besar namun kehilangan potensi pendapatan.
Solusi Menyediakan Bus Mahasiswa UBT
Di sisi lain, Margiyono juga menyoroti absennya angkutan umum massal Tarakan dari sudut pandang dunia pendidikan. Saat ini, Universitas Borneo Tarakan menampung hampir 10 ribu mahasiswa yang mayoritas mengendarai sepeda motor setiap hari ke kampus. Kondisi tersebut memicu kemacetan parah di jalur menuju kampus sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Sebagai solusi, Margiyono menyarankan pengadaan armada bus khusus mahasiswa yang beroperasi sesuai jadwal kuliah. Langkah strategis ini tidak hanya mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan, melainkan juga berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah melalui sektor pelayanan publik.
“Kalau ada angkutan umum massal, penggunaan BBM akan lebih efisien dan potensi kecelakaan dapat minimalkan,” tuturnya.
Pada akhirnya, menghidupkan kembali angkutan umum massal Tarakan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak seiring perkembangan kota. Transportasi publik yang sehat akan mendorong efisiensi biaya rumah tangga, mengurai kemacetan, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk menopang pembangunan Kaltara ke depan.
Penulis : Aprillia
