BEM Unair Serahkan Amicus Curiae ke MK, Desak Perlindungan Anggaran Pendidikan
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) secara resmi menyerahkan Amicus Curiae atau ‘sahabat pengadilan’ ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah strategis ini ditempuh sebagai bentuk penolakan tegas terhadap rencana pemotongan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Mahasiswa menuntut agar MK mempertimbangkan secara serius dampak jangka panjang dari kebijakan anggaran tersebut terhadap masa depan pendidikan di Indonesia.
Penyampaian Amicus Curiae ini merupakan respons terhadap uji materi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2026. BEM Unair berpandangan bahwa alokasi anggaran yang mengorbankan sektor pendidikan demi program lain, sekalipun itu program kesejahteraan, adalah sebuah prioritas yang keliru dan berpotensi merugikan investasi sumber daya manusia bangsa dalam jangka panjang. Mereka menegaskan pentingnya menjaga integritas anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.
Mendesak Perlindungan Dana Pendidikan
Dalam dokumen Amicus Curiae yang diserahkan, BEM Unair menguraikan argumentasi hukum dan sosial-ekonomi yang mendasari penolakan mereka. Inti dari argumen tersebut adalah kekhawatiran serius akan kualitas pendidikan nasional jika dana yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan fasilitas, riset, beasiswa, dan peningkatan kualitas tenaga pengajar justru dialihkan. Mahasiswa meyakini bahwa pendidikan adalah investasi fundamental yang tidak boleh dikompromikan dengan program-program konsumtif jangka pendek, betapapun mulianya tujuan program tersebut.
Mereka menyoroti bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengamanatkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Pemotongan atau pengalihan dana ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi dan semangat pembangunan bangsa yang berkelanjutan. “Investasi pada pendidikan adalah pondasi untuk menciptakan generasi unggul, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik sesaat,” ujar salah satu perwakilan BEM Unair dalam keterangannya.
Uji Materi UU APBN 2026 dan Program Makan Bergizi Gratis
Uji materi terhadap UU APBN 2026 menjadi medan bagi BEM Unair untuk menyuarakan kekhawatiran luas di kalangan akademisi dan masyarakat terkait arah kebijakan fiskal negara. Program Makan Bergizi Gratis, yang digagas oleh pemerintahan terpilih, memang memiliki tujuan mulia untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Namun, sumber pendanaan yang merujuk pada pemangkasan anggaran pendidikan memicu perdebatan sengit mengenai prioritas dan keberlanjutan kebijakan.
BEM Unair mendesak MK untuk mengambil perspektif yang komprehensif, melihat dampak kebijakan anggaran ini tidak hanya dari sisi manfaat langsung program, tetapi juga dari potensi kerugian jangka panjang terhadap kualitas pendidikan dan daya saing bangsa. Mereka mengutip berbagai studi yang menunjukkan korelasi kuat antara investasi pendidikan yang memadai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mahkamah Konstitusi seringkali menjadi penentu krusial dalam polemik kebijakan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga, termasuk hak atas pendidikan.
Dampak Potensi Pemotongan Anggaran Terhadap Kualitas Pendidikan
Pemotongan anggaran pendidikan dapat membawa implikasi serius dan beragam, antara lain:
- Penurunan Kualitas Fasilitas: Perawatan dan modernisasi sarana prasarana pendidikan dapat terhambat.
- Keterbatasan Riset dan Inovasi: Dana untuk penelitian ilmiah di perguruan tinggi dan lembaga riset berpotensi berkurang, menghambat kemajuan ilmu pengetahuan.
- Penyempitan Akses Beasiswa: Jumlah dan cakupan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu dapat berkurang, membatasi akses pendidikan tinggi.
- Stagnasi Kesejahteraan Tenaga Pengajar: Kenaikan gaji atau pengembangan profesional bagi guru dan dosen mungkin tertunda, berpotensi memengaruhi motivasi dan kualitas pengajaran.
- Kesenjangan Pendidikan yang Makin Lebar: Daerah-daerah yang sudah memiliki fasilitas terbatas akan semakin tertinggal jika tidak ada investasi tambahan.
BEM Unair mengingatkan bahwa pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa setiap kali anggaran pendidikan dikurangi, dampaknya terasa langsung pada kualitas pembelajaran dan daya saing lulusan. Mereka percaya bahwa alih-alih memotong, pemerintah seharusnya mencari sumber pendanaan alternatif yang tidak mengganggu pilar-pilar penting pembangunan, seperti pendidikan.
Suara Mahasiswa untuk Kualitas Pendidikan Nasional
Gerakan BEM Unair ini bukan yang pertama kali dalam sejarah pergerakan mahasiswa yang mengawal kebijakan strategis negara. Sebelumnya, suara mahasiswa juga kerap lantang dalam isu-isu seperti kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) atau kebijakan pendidikan lainnya yang dianggap tidak pro-rakyat. Ini menunjukkan konsistensi mahasiswa sebagai ‘agen kontrol sosial’ yang peduli terhadap arah pembangunan bangsa, khususnya di sektor pendidikan.
Langkah hukum berupa pengiriman Amicus Curiae ini diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan yang komprehensif kepada para hakim konstitusi dalam mengambil keputusan. BEM Unair berharap MK dapat meninjau kembali prioritas anggaran negara, memastikan bahwa hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang layak tetap terlindungi dan menjadi investasi utama bagi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Debat mengenai alokasi anggaran ini mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan jangka pendek dan visi pembangunan jangka panjang, sebuah dilema yang harus dipecahkan dengan bijaksana demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
