Pemerintah Tiongkok gencar mendorong Indonesia untuk bergabung dalam World Artificial Intelligence Organization (WAICO), sebuah inisiatif kerja sama kecerdasan buatan (AI) global yang digagas Beijing. Desakan ini muncul dalam dialog tingkat tinggi yang baru-baru ini berlangsung, menyoroti posisi strategis Indonesia di tengah panasnya persaingan dominasi teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Ajakan untuk menjadi bagian dari WAICO bukan sekadar tawaran kerja sama biasa. Ini merupakan langkah diplomatik yang signifikan dari Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di sektor teknologi krusial, sekaligus menggalang dukungan dari negara-negara berkembang. Bagi Tiongkok, Indonesia dengan populasi besar, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, dan posisi geopolitik yang strategis, adalah mitra kunci dalam membentuk lanskap tata kelola AI global di masa depan. Upaya ini juga sejalan dengan ambisi Tiongkok untuk menawarkan alternatif terhadap model tata kelola teknologi yang dominan dari Barat.
Indonesia, yang secara historis memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif atau non-blok, kini dihadapkan pada dilema strategis. Keputusan untuk bergabung dengan WAICO memerlukan pertimbangan matang atas implikasi jangka panjang terhadap kedaulatan digital, keamanan data, transfer teknologi, serta posisi Indonesia dalam peta geopolitik global.
China Gencar Ajak Indonesia Gabung WAICO
Inisiatif WAICO diperkenalkan Tiongkok sebagai wadah untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam pengembangan dan regulasi AI. Organisasi ini bertujuan untuk menciptakan standar etika, teknis, dan keamanan AI yang bersifat inklusif dan multilateral, namun pada praktiknya, seringkali dilihat sebagai upaya Tiongkok untuk membentuk narasi dan aturan main di ranah AI yang sesuai dengan visinya. Pendekatan ini kontras dengan upaya yang juga dilakukan oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang cenderung menekankan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan privasi dalam pengembangan AI.
Dalam dialog yang berlangsung, perwakilan Tiongkok diduga kuat memaparkan potensi keuntungan besar bagi Indonesia jika bergabung dengan WAICO, meliputi:
- Akses terhadap teknologi AI mutakhir Tiongkok.
- Peluang investasi dalam riset dan pengembangan AI di Indonesia.
- Partisipasi dalam perumusan standar dan etika AI global.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang AI melalui pelatihan dan transfer pengetahuan.
Penawaran semacam ini bukan hal baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Indonesia juga telah meninjau berbagai tawaran kerja sama di sektor teknologi digital lainnya dari negara-negara besar, menunjukkan konsistensi dalam upaya menjalin kemitraan strategis yang saling menguntungkan.
Dilema Non-Blok di Tengah Geopolitik AI
Posisi non-blok Indonesia menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Prinsip bebas aktif mengharuskan Indonesia untuk tidak memihak blok kekuatan mana pun, tetapi tetap aktif berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia. Dalam ranah teknologi, ini berarti Indonesia harus mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak tanpa mengorbankan kepentingan nasional atau terjebak dalam pusaran rivalitas geopolitik.
Keputusan Indonesia untuk WAICO akan menjadi barometer sejauh mana negara ini dapat mempertahankan kemandiriannya. Jika bergabung, Indonesia harus memastikan bahwa kerja sama tersebut benar-benar transparan, menguntungkan secara mutual, dan tidak mengikis kedaulatan data maupun prinsip-prinsip tata kelola yang telah atau akan ditetapkan secara nasional. Sebaliknya, menolak atau menunda partisipasi juga membawa risiko kehilangan akses terhadap peluang teknologi dan investasi yang ditawarkan.
Dilema ini tidak hanya soal Tiongkok atau AS, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia dapat mengamankan masa depan digitalnya di tengah perlombaan global yang semakin intensif. Pertanyaan fundamentalnya adalah: bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peluang kerja sama AI global untuk kepentingan nasional, tanpa terjebak dalam polarisasi kekuatan besar?
Pentingnya Strategi AI Nasional yang Mandiri
Apapun keputusan terkait WAICO, pengembangan strategi AI nasional yang kuat dan mandiri menjadi imperatif. Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) yang menjadi panduan. Namun, implementasinya perlu dipercepat dan diperkuat dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik terkini. Beberapa elemen penting dalam strategi tersebut mencakup:
- Pengembangan talenta AI lokal untuk mengurangi ketergantungan asing.
- Pembangunan infrastruktur AI yang aman dan resilient.
- Pembentukan regulasi AI yang adaptif dan beretika.
- Mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan domestik.
- Membangun ekosistem startup AI yang kompetitif.
Keikutsertaan dalam organisasi global seperti WAICO perlu disaring melalui lensa kepentingan nasional yang jelas. Apakah WAICO akan mempercepat atau justru menghambat tujuan-tujuan Stranas KA Indonesia? Pertanyaan ini menuntut analisis mendalam dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri.
Keputusan terkait tawaran Tiongkok untuk WAICO akan menjadi ujian penting bagi diplomasi teknologi Indonesia. Ini bukan hanya tentang memilih satu mitra di atas yang lain, melainkan bagaimana Indonesia dapat secara cerdas menavigasi kompleksitas geopolitik AI untuk mengamankan posisi yang kuat dan menguntungkan dalam era digital yang terus berkembang pesat.
