SAMARINDA, nusavox.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap berjalan hingga akhir tahun 2026. Meskipun saat ini pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran, kebijakan ini tidak akan mengganggu hak-hak para pegawai, Minggu (16/08/2026).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa langkah efisiensi tidak boleh memangkas komitmen yang telah disepakati. Oleh karena itu, seluruh aparatur sipil dan tenaga pendidik di lingkungan pemprov akan terus menerima hak finansial mereka secara utuh.
Insentif Guru SMA dan SMK Tetap Diprioritaskan
Selain menjamin keberlanjutan TPP pegawai, Pemprov Kaltim juga mengawal penyaluran insentif bagi para tenaga pendidik. Kebijakan ini mencakup guru SMA dan SMK, baik yang berstatus negeri maupun swasta di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
“Kita akan tetap berikan insentifnya. Kita berjanji untuk memberikan Rp1 juta setiap bulan dan akan kita selesaikan sampai tahun 2026,” ujar Seno Aji.
Seno Aji menjelaskan bahwa kebijakan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah. Dengan demikian, para pegawai serta tenaga pendidik dapat merasakan langsung dampak positif dari program pemerintah tanpa perlu mengkhawatirkan pemotongan hak.
Strategi Efisiensi Anggaran Pemprov Kaltim
Selanjutnya, Seno menekankan bahwa penyesuaian kondisi fiskal daerah tidak boleh merugikan hak-hak esensial penerima manfaat. Meskipun efisiensi anggaran menjadi kebutuhan organisasi, pemenuhan komitmen finansial pegawai dan guru tetap berada di urutan teratas.
Untuk mengimbangi kebijakan tersebut dan menjaga ketersediaan anggaran daerah, Pemprov Kaltim menyiapkan langkah strategis berikut:
- Penghematan Pos Belanja Non-Prioritas: Memangkas alokasi kegiatan operasional yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
- Pengalihan Fokus Anggaran: Mengarahkan cadangan dana untuk mengamankan hak-hak pegawai dan sektor prioritas lainnya.
Melalui strategi penataan anggaran ini, Pemprov Kaltim optimistis dapat menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus menjamin kesejahteraan seluruh tenaga kerja dan pendidik di Kaltim hingga 2026.
(Aprl)
