Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan ke Iturup, atau Etorofu seperti yang dikenal di Jepang, sebuah pulau strategis di ujung gugusan Kepulauan Kuril, pada Kamis (13/8). Kunjungan ini sontak memicu reaksi keras dari Jepang, yang secara konsisten mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari “Wilayah Utaranya” yang diduduki secara ilegal oleh Rusia. Tindakan Putin ini dipandang Tokyo sebagai provokasi yang memperkeruh hubungan diplomatik kedua negara, yang hingga kini belum memiliki perjanjian damai pasca-Perang Dunia II akibat perselisihan teritorial ini.
Latar Belakang Sengketa Kepulauan Kuril
Sengketa Kepulauan Kuril, yang di Jepang dikenal sebagai Wilayah Utara, merupakan salah satu isu terpanas dalam hubungan Rusia-Jepang selama lebih dari tujuh dekade. Gugusan pulau-pulau ini, yang meliputi Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Habomai, direbut oleh Uni Soviet pada hari-hari terakhir Perang Dunia II pada tahun 1945. Jepang bersikeras bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian integral dari wilayahnya yang tidak pernah menjadi milik Rusia, sementara Moskow berpegang teguh pada klaim kedaulatan berdasarkan hasil Perang Dunia II dan hukum internasional.
- 1855: Perjanjian Shimoda menetapkan batas antara Jepang dan Rusia, menempatkan empat pulau di bawah kedaulatan Jepang.
- 1875: Perjanjian St. Petersburg menyerahkan seluruh gugusan Kuril kepada Jepang sebagai ganti Pulau Sakhalin.
- 1945: Uni Soviet menduduki pulau-pulau tersebut pada akhir Perang Dunia II.
- 1951: Jepang melepaskan semua klaim atas Kepulauan Kuril lainnya dalam Perjanjian San Francisco, namun tidak secara eksplisit untuk empat pulau yang disengketakan.
- 1956: Deklarasi Bersama Soviet-Jepang menawarkan pengembalian Shikotan dan Habomai setelah penandatanganan perjanjian damai, namun perjanjian damai belum pernah tercapai.
Sengketa ini telah menjadi batu sandungan utama dalam normalisasi penuh hubungan bilateral, menghalangi penandatanganan perjanjian damai formal yang mengakhiri permusuhan Perang Dunia II. Setiap kunjungan pejabat tinggi Rusia ke pulau-pulau tersebut secara rutin memicu kecaman keras dari pemerintah Jepang, yang menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan upaya untuk mengukuhkan status quo pendudukan.
Reaksi Keras dari Jepang dan Implikasi Diplomatik
Pemerintah Jepang, melalui Kementerian Luar Negeri, segera mengeluarkan protes diplomatik yang kuat menyusul laporan kunjungan Putin. Kepala kabinet Jepang, yang kala itu menjabat, menyatakan bahwa kunjungan tersebut “sangat disesalkan dan tidak dapat diterima,” menegaskan kembali posisi Tokyo bahwa pulau-pulau tersebut adalah wilayah kedaulatan Jepang. Tokyo juga telah memanggil duta besar Rusia untuk Jepang guna menyampaikan keberatan resmi.
Insiden semacam ini bukan kali pertama terjadi. Sepanjang sejarah sengketa, kunjungan oleh pejabat tinggi Rusia, termasuk presiden dan perdana menteri, ke salah satu atau semua pulau Kuril yang disengketakan selalu berujung pada peningkatan ketegangan, mengulang pola yang terlihat pada kunjungan sebelumnya. Hal ini menjadi pengingat yang menyakitkan bagi Jepang akan ketidakmampuannya untuk mengklaim kembali wilayah yang dianggapnya miliknya, sekaligus menunjukkan ketegasan Moskow dalam mempertahankan kendali atas wilayah tersebut.
Penegasan Kedaulatan dan Kepentingan Strategis Rusia
Di sisi lain, Rusia memandang kunjungan Putin sebagai tindakan yang sepenuhnya sah dan sesuai dengan kedaulatan wilayahnya. Kremlin secara konsisten menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari Federasi Rusia dan kunjungan seorang presiden ke wilayahnya sendiri adalah hak prerogatif. Bagi Moskow, kunjungan semacam ini berfungsi sebagai penegasan kedaulatan dan pesan tegas kepada Jepang bahwa masalah status pulau-pulau tersebut telah selesai.
Kepulauan Kuril juga memiliki signifikansi strategis dan ekonomi yang besar bagi Rusia. Secara geografis, pulau-pulau ini membentuk “gerbang” dari Laut Okhotsk ke Samudra Pasifik, penting untuk akses angkatan laut Rusia. Selain itu, wilayah perairan di sekitarnya kaya akan sumber daya ikan dan mineral, yang menjanjikan potensi ekonomi yang substansial. Pembangunan infrastruktur di pulau-pulau tersebut, seperti yang sering menjadi agenda dalam kunjungan pejabat tinggi, semakin memperkuat klaim dan kehadiran Rusia di sana.
Menjembatani Kesenjangan Diplomatik
Meskipun ada berbagai upaya diplomatik di masa lalu untuk menemukan solusi, termasuk tawaran Jepang untuk kerja sama ekonomi dan proposal Rusia untuk dialog tanpa prasyarat, kedua belah pihak tetap terperangkap dalam posisi masing-masing. Kunjungan seperti yang dilakukan Presiden Putin ini hanya memperlebar jurang pemisah, membuat prospek perjanjian damai semakin jauh.
Para analis politik internasional percaya bahwa tanpa terobosan signifikan dalam dialog atau perubahan fundamental dalam pendekatan salah satu pihak, sengketa Kepulauan Kuril akan terus menjadi duri dalam daging hubungan Rusia-Jepang. Kunjungan provokatif ini, seperti yang telah sering terjadi, hanya akan mengukuhkan status quo dan menambah lapisan kompleksitas pada negosiasi yang sudah rumit. Untuk konteks lebih lanjut mengenai sejarah dan perkembangan sengketa ini, pembaca dapat merujuk pada analisis mendalam tentang sengketa Kepulauan Kuril.
