KALTARA,nusavox.com — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini, pemerintah menargetkan pengurangan jumlah perusahaan pelat merah secara drastis, dari yang awalnya mencapai lebih dari 1.000 menjadi sekitar 250 perusahaan saja.
Pemerintah sengaja memilih langkah besar ini guna mewujudkan tata kelola BUMN yang jauh lebih efisien, rasional, dan transparan. Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk merampungkan proses penataan ini dalam waktu dekat.
“Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi, dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” ujar Prabowo saat menutup jalannya Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu.
Bersihkan Ratusan Anak Cucu Perusahaan yang Merugi
Saat ini, pemerintah melalui Badan Pengelola (BP) BUMN sedang gencar membersihkan dan menertibkan internal perusahaan. Tim penataan bahkan sudah menutup lebih dari 200 anak-cucu usaha BUMN yang terbukti tidak produktif.
Selanjutnya, pemerintah akan terus memangkas jumlah ini secara bertahap. Dengan demikian, negara bakal melikuidasi atau menggabungkan lebih dari 750 perusahaan dalam proyek besar ini.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo juga berdialog langsung dengan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. Langkah ini bertujuan untuk memastikan target akhir dari restrukturisasi massal tersebut.
“Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup,” kata Prabowo.
Pangkas Biaya Overhead Jabatan Direksi dan Komisaris
Prabowo menilai bahwa jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menjadi akar masalah tingginya beban organisasi. Akibatnya, negara harus menanggung pemborosan anggaran yang besar hanya untuk membayar fasilitas serta gaji para petinggi perusahaan.
Presiden melihat biaya administrasi (overhead) dari ratusan Direktur Utama, jajaran Direksi, hingga Dewan Komisaris sudah tidak masuk akal. Terlebih lagi, banyak perusahaan tersebut yang justru gagal menyumbang keuntungan bagi kas negara.
“750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegasnya.
Respons Usulan Anggaran Riset dari Laba BUMN
Selain membahas perampingan struktur, Prabowo juga menanggapi usulan dari kalangan akademisi. Para pakar mengusulkan agar setiap perusahaan negara bersedia menyisihkan sebagian laba bersih mereka untuk mendukung sektor riset dan inovasi nasional.
Prabowo menyambut baik usulan tersebut demi perkembangan sains dan teknologi di Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa perusahaan BUMN harus sehat dan mencetak keuntungan terlebih dahulu sebelum menjalankan program itu.
Meskipun demikian, Prabowo tetap mengapresiasi kinerja lembaga superholding baru yang mulai mendongkrak rapor hijau keuangan negara.
“Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba,” pungkasnya.
Penulis : Aprillia
