JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kini diklaim telah lepas dari ancaman pembubaran. Purbaya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), menyampaikan klaim ini dengan merujuk pada penilaian langsung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Prabowo, menurut Purbaya, melihat adanya perbaikan signifikan dalam institusi tersebut.
Purbaya menjelaskan bahwa evaluasi positif Presiden Prabowo menjadi faktor kunci yang meredakan wacana pembubaran DJBC. Presiden Prabowo disebut mengamati progres konkret dalam upaya Bea Cukai untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pernyataan ini diharapkan memulihkan citra DJBC. Berbagai kasus dan keluhan publik sebelumnya telah menggerus citra institusi ini.
Mengapa DJBC Pernah Terancam Dibubarkan?
Wacana pembubaran atau restrukturisasi besar-besaran terhadap Bea Cukai bukanlah isapan jempol semata. Selama beberapa tahun terakhir, DJBC menghadapi gelombang kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengusaha, importir, hingga masyarakat umum. Kritik tersebut meliputi:
- Dugaan Praktik Korupsi dan Pungli: Banyak aduan mengenai oknum petugas yang meminta gratifikasi atau melakukan pungutan liar, terutama dalam proses kepabeanan.
- Inefisiensi Layanan: Keluhan tentang lamanya proses perizinan, pemeriksaan barang, dan birokrasi yang berbelit-belit, menghambat kelancaran logistik dan investasi.
- Penanganan Kasus yang Lambat: Publik seringkali menganggap respons terhadap aduan dan penanganan kasus penyelundupan atau pelanggaran tidak transparan atau lamban.
- Citra Buruk di Media Sosial: Beberapa kasus viral di media sosial terkait barang kiriman atau pelayanan yang tidak memuaskan semakin memperburuk persepsi publik terhadap institusi ini.
Gelombang ketidakpuasan ini bahkan memunculkan petisi daring dan desakan agar pemerintah melakukan reformasi total, termasuk opsi radikal seperti pembubaran atau merger dengan institusi lain yang dianggap lebih efektif.
Intervensi dan Arahan Presiden Prabowo Membawa Perubahan
Penilaian Presiden Prabowo Subianto, Purbaya menegaskan, bukan tanpa dasar. Sejak menjadi Presiden, Prabowo menunjukkan perhatian khusus terhadap efisiensi dan integritas lembaga-lembaga pemerintah, termasuk DJBC yang berperan vital dalam penerimaan negara dan pengawasan lalu lintas barang. Intervensi dan arahan dari pucuk pimpinan negara ini telah memicu percepatan reformasi di tubuh Bea Cukai.
Beberapa area perbaikan yang mungkin menjadi sorotan Presiden Prabowo dan sejalan dengan klaim Purbaya antara lain:
- Digitalisasi Layanan: Peningkatan sistem informasi dan teknologi (SIT) seperti CEISA (Customs Excise Integrated System and Automation) bertujuan mengurangi interaksi langsung dan potensi praktik KKN.
- Penguatan Pengawasan Internal: Pengetatan kontrol dan sanksi terhadap oknum petugas yang melanggar kode etik dan hukum. Pembentukan unit kepatuhan internal yang lebih kuat.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesionalisme bagi pegawai Bea Cukai agar lebih responsif dan berintegritas.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong keterbukaan informasi dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses serta direspons dengan cepat.
Purbaya menekankan bahwa perbaikan ini adalah hasil dari komitmen pimpinan Bea Cukai serta dukungan penuh dari Kementerian Keuangan, yang selaras dengan visi Presiden untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.
Masa Depan DJBC: Antara Harapan dan Tantangan
Meskipun ancaman pembubaran telah mereda, DJBC masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk mempertahankan momentum perbaikan dan sepenuhnya mengembalikan kepercayaan publik. Tantangan ke depan tidak ringan, mengingat dinamika perdagangan global dan perkembangan modus penyelundupan yang semakin canggih. Purbaya menegaskan bahwa reformasi harus bersifat berkelanjutan dan tidak boleh berhenti di tengah jalan.
Publik menanti bukti konkret dan konsisten dari klaim perbaikan ini. Masyarakat dan pelaku usaha tidak hanya mengukur keberhasilan DJBC dari penilaian internal atau pejabat tinggi, tetapi juga dari pengalaman langsung mereka dalam berinteraksi dengan institusi tersebut. Harapannya, semangat reformasi ini akan terus membara, memastikan Bea Cukai dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang ekonomi negara dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Pemerintah juga terus melakukan upaya serupa di berbagai instansi pemerintah lain untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik, sebagaimana seringkali menjadi sorotan dalam berita-berita terkait reformasi birokrasi.
