Gerindra Beri Catatan Keras ke Gubernur Kaltim, Agus Suwandy Soroti Nepotisme hingga Belanja Anggaran

SAMARINDA, nusavox.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur melontarkan otokritik terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyusul menguatnya tekanan publik pasca aksi demonstrasi 21 April 2026.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan kritik tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik dalam bingkai koalisi, bukan serangan terhadap pemerintah provinsi.

“Partai Gerindra dan Partai Golkar masih berada dalam satu gerbong koalisi yang mengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada Pilgub Kaltim 2024. Karena itu, otokritik ini adalah bentuk rasa sayang. Tidak ada kebencian,” kata Agus, Rabu (22/4/2026) malam.

Menurut Agus, dinamika politik dan pemerintahan di Kaltim saat ini membutuhkan suasana yang lebih kondusif agar roda pemerintahan tidak terganggu.

Ia mengingatkan bahwa stabilitas hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci.

“Kita ingin bekerja maksimal untuk Kaltim. Kalau suasana terus panas, tentu sangat mengganggu jalannya Pemerintahan,” ujarnya.

Agus memaparkan, setidaknya ada tiga poin utama yang menjadi sorotan Gerindra terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.

Pertama, tuntutan publik agar Pemerintah menghentikan praktik yang dianggap mengarah pada nepotisme.

Ia mengatakan, isu dinasti politik menjadi salah satu pemicu utama kemarahan massa dalam aksi demonstrasi.

Agus menyebut, persepsi publik terkait nepotisme tidak bisa diabaikan karena berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Kedua, terkait pengelolaan anggaran daerah yang dinilai perlu lebih hati-hati dan transparan.

Polemik belanja mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, serta renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar menjadi contoh yang memicu kritik luas.

“Kasus itu sudah cukup menjadi pelajaran. Pemerintah harus introspeksi agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat,” kata Agus.

Ia menambahkan, DPRD Kaltim juga telah melakukan evaluasi internal dengan menyisir sejumlah pos anggaran.

Beberapa di antaranya, termasuk rencana pengadaan mobil dinas pimpinan dewan, telah direvisi.

“Kami di DPRD juga melakukan penyisiran anggaran dan melakukan revisi pada sejumlah pos yang dinilai tidak prioritas,” ujarnya.

Ketiga, Agus menyoroti komposisi Tim Ahli Gubernur Kaltim dan distribusi jabatan strategis, yang dinilai belum sepenuhnya memberi ruang bagi sumber daya manusia lokal.

Menurut dia, banyaknya figur dari luar daerah dalam lingkaran strategis Pemerintahan berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Kaltim.

“Memang itu hak gubernur. Tapi kita juga harus peka, karena ini bisa melukai perasaan masyarakat lokal,” tegasnya.

Di sisi lain, Agus juga menanggapi isu yang berkembang di lingkungan DPRD Kaltim terkait kemungkinan pergantian Ketua DPRD, Hasanuddin Mas’ud.

Ia mengakui, wacana tersebut muncul sebagai respons atas tudingan nepotisme yang diarahkan kepada Pemerintah Daerah, mengingat hubungan keluarga antara Ketua DPRD KaltimHasanuddin Mas’ud dan Gubernur KaltimRudy Mas’ud.

“Memang ada suara-suara seperti itu, tetapi kami dari Fraksi Gerindra tidak bisa ikut campur,” katanya.

Agus menjelaskan, relasi kekeluargaan antara eksekutif dan legislatif menjadi sorotan publik, terutama setelah munculnya polemik terkait lolosnya anggaran belanja besar dalam APBD.

Sejumlah anggota DPRD, kata dia, bahkan mengaku tidak mengetahui secara rinci proses masuknya anggaran tersebut.

Meski rencana pembelian mobil dinas mewah akhirnya dibatalkan, Agus menilai persepsi publik mengenai adanya relasi kekuasaan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah.

“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemerintah bisa mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Agus. (AI)