Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Deddy Sitorus, melontarkan peringatan keras kepada pemerintah terkait kondisi memprihatinkan yang dialami warga di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara). Ia mengungkapkan, keluhan akut mengenai minimnya akses jalan, sulitnya mendapatkan kebutuhan pokok (sembako) dengan harga terjangkau, serta ketiadaan pasokan listrik yang memadai, telah mendorong warga hingga pada titik frustrasi dan mengancam untuk pindah kewarganegaraan ke Malaysia. Desakan ini menjadi sorotan serius di tengah upaya pemerintah menjaga kedaulatan dan kesejahteraan di garis depan negara.
Deddy Sitorus, yang merupakan perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa ancaman tersebut bukanlah gertakan semata, melainkan refleksi dari akumulasi kekecewaan panjang. Menurutnya, masalah infrastruktur dasar di perbatasan Kaltara telah berlarut-larut tanpa penanganan komprehensif. Warga merasa terisolasi dan kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah, padahal mereka adalah garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa. Situasi ini menuntut respons cepat dan konkret, bukan hanya janji-janji belaka.
Kesenjangan Infrastruktur, Pemicu Frustrasi Warga
Kondisi jalan di wilayah perbatasan Kaltara dilaporkan sangat memprihatinkan. Jalan-jalan yang rusak parah dan tidak layak kerap menjadi penghambat utama mobilitas warga, distribusi barang, dan akses ke layanan publik. Medan yang sulit diperparah dengan infrastruktur jalan yang minim membuat biaya logistik membengkak, secara otomatis menaikkan harga kebutuhan pokok. Akibatnya, sembako menjadi langka dan mahal, memaksa warga untuk mencari alternatif pasokan dari negara tetangga, Malaysia, yang justru lebih mudah dijangkau dan seringkali lebih murah.
- Aksesibilitas jalan yang buruk menghambat perekonomian lokal.
- Harga sembako melambung tinggi karena biaya logistik.
- Warga kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, masalah listrik juga menjadi PR besar yang tak kunjung usai. Banyak desa di perbatasan masih belum menikmati aliran listrik 24 jam, bahkan ada yang sama sekali tidak terjangkau jaringan listrik negara. Keterbatasan akses listrik ini berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan anak-anak yang kesulitan belajar di malam hari, hingga terhambatnya pengembangan ekonomi mikro dan industri rumahan. Kondisi ini membuat kehidupan warga perbatasan jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan yang dinikmati masyarakat di daerah lain.
Ancaman Geopolitik di Beranda Negara
Ancaman warga untuk berpindah kewarganegaraan atau bahkan pindah domisili ke Malaysia bukanlah isu sepele. Ini memiliki implikasi geopolitik yang sangat serius bagi Indonesia. Perbatasan adalah cerminan wajah negara, dan kesejahteraan warganya adalah indikator kuat dari kehadiran negara. Jika warga perbatasan merasa lebih diperhatikan dan dilayani oleh negara tetangga, maka hal tersebut berpotensi mengikis rasa nasionalisme dan loyalitas terhadap NKRI. Deddy Sitorus menyoroti bahwa ini bukan hanya masalah kesejahteraan, melainkan juga masalah kedaulatan dan integritas wilayah.
“Kita tidak bisa membiarkan warga perbatasan merasa terpinggirkan dan pada akhirnya mencari ‘rumah’ lain yang lebih menjanjikan. Ini adalah alarm keras bagi pemerintah agar segera bertindak,” tegas Deddy, mengingatkan akan pentingnya membangun rasa memiliki dan kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia di daerah-daerah terdepan. Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), memiliki mandat besar untuk mengatasi disparitas ini.
Panggilan Mendesak untuk Aksi Nyata Pemerintah
Melihat kompleksitas dan urgensi masalah ini, Deddy Sitorus meminta perhatian pemerintah lebih serius dan terstruktur. Ia menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap program-program pembangunan di wilayah perbatasan yang selama ini telah berjalan. Anggota DPR tersebut mendesak agar alokasi anggaran dan implementasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
Ini bukan kali pertama isu mengenai ketertinggalan di wilayah perbatasan mengemuka. Berulang kali, DPR dan berbagai elemen masyarakat menyuarakan hal serupa, mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat di perkotaan atau wilayah yang mudah dijangkau. Artikel-artikel sebelumnya juga kerap menyoroti masalah klasik ini, menandakan bahwa tantangan di perbatasan adalah isu sistemik yang membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan jangka panjang.
Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat layanan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Penegasan bahwa kedaulatan negara tidak hanya diukur dari patok batas, tetapi juga dari kemakmuran dan loyalitas warganya, harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang dirancang untuk wilayah perbatasan.
