SAMARINDA, nusavox.com – Pengurus KONI Kota Samarinda kini bergerak cepat. Langkah ini bertujuan untuk mengamankan status juara umum bertahan pada PORPROV Kalimantan Timur. Oleh karena itu, mereka mendatangi DPRD Kota Samarinda. Pengurus mencari kejelasan serta dukungan terkait kesiapan partisipasi dan anggaran kontingen. Rencananya, perhelatan olahraga akbar ini akan berlangsung di Kabupaten Paser pada November 2026.
Aksi nyata tersebut tertuang dalam agenda Hearing bersama Komisi IV DPRD Kota Samarinda dan Disporapar Samarinda. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lt. I DPRD Samarinda pada Senin (20/7/2026). Selama rapat, pihak KONI Samarinda menyampaikan “curahan hati” mereka. Mereka memaparkan kendala logistik dan administrasi yang sedang mengadang.
Kendala Kepastian Nomor Tanding dan Estimasi Anggaran
Namun, pengurus menghadapi tantangan utama. Pihak PP PORPROV dan KONI Kaltim belum mengumumkan “nomor tanding” resmi. Masalah ini otomatis menghambat pengurus dalam menentukan jumlah atlet. Akibatnya, mereka sulit menyusun rincian dana operasional secara akurat.
Selanjutnya, Bendahara Umum KONI Samarinda masa bakti 2025–2029, Nur Zaid, memberikan penjelasan. Kuantitas nomor pertandingan sangat memengaruhi total anggaran PORPROV 2026 KONI Samarinda. Oleh sebab itu, KONI Samarinda menyusun dua skema kuota kontingen untuk antisipasi:
- Jika kuota menampung 1.500 atlet, usulan anggaran mencapai Rp 8 miliar lebih.
- Sebaliknya, jika kuota membengkak hingga 1.700 orang, kebutuhan dana melonjak jadi Rp 10 miliar lebih.
Meskipun ada potensi pembengkakan biaya, Nur Zaid tetap optimis. Pihaknya akan menerapkan sistem seleksi yang ketat. Jadi, KONI Samarinda hanya memprioritaskan atlet di “zona medali”. Strategi ini memastikan keikutsertaan kontingen yang efektif dan bertanggung jawab.
Menggalang Dukungan Legislatif dan Langkah Selanjutnya
Di samping itu, pengurus memahami alur birokrasi yang ada. Pemkot Samarinda dan BPKAD memegang wewenang penuh soal keputusan dana. Walaupun demikian, kunjungan ke dewan tetap krusial untuk menggalang dukungan moral. Lagipula, mereka sudah mengirim proposal anggaran sejak akhir tahun 2025. Pengurus juga memperkuatnya lewat berkas susulan pada tanggal 19 Juli baru-baru ini.
Dalam hearing tersebut, S. Roy Hendrayanto turut hadir mendampingi jalannya diskusi. Beliau hadir sebagai tokoh olahraga dan bukan menjabat Kepala Disporapar. Sebagai langkah berikutnya, seluruh pihak menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan. Pertemuan pada tanggal 27 Juli mendatang akan melibatkan BPKAD dan Bapak Rida. Agenda tersebut fokus membedah mekanisme pencairan dan memfinalisasi kebutuhan anggaran kontingen.
(Aprl)
