SAMARINDA, nusavox.com — Persoalan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPD AKSI) Kalimantan Timur, Sabtu (12/9/2026).
Ketua DPD AKSI Kaltim, Saidin Saputra, secara tegas meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim untuk segera turun tangan. Menurutnya, masalah BBM Berau bermasalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena langsung berdampak pada kehidupan masyarakat.
Dampak Masalah BBM terhadap Ekonomi Masyarakat Berau
Saidin menekankan bahwa kelangkaan dan krisis distribusi BBM bukanlah persoalan sepele. Ketika stok energi terganggu, seluruh roda perekonomian daerah ikut terkena imbasnya.
- Aktivitas Transportasi: Kendaraan umum maupun pribadi mengalami hambatan mobilitas.
- Sektor Nelayan & Usaha: Para nelayan kesulitan melaut dan pelaku usaha kecil mengalami penurunan produktivitas.
- Kebutuhan Harian: Ketersediaan barang pokok dan biaya hidup masyarakat ikut terpengaruh.
“Kami mendesak Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim untuk turun tangan. Jangan sampai persoalan BBM di Berau dibiarkan berlarut-larut sementara masyarakat yang harus menanggung dampaknya,” tegas Saidin Saputra.
Desakan Koordinasi dengan Pemkab Berau dan Pertamina
Ia mempertanyakan sejauh mana peran pemerintah provinsi dalam menjamin kebutuhan energi daerah. Berau merupakan bagian dari Kalimantan Timur, sehingga Pemprov tidak boleh melimpahkan seluruh masalah BBM Berau bermasalah ini kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) semata.
Saidin mendesak Pemprov dan DPRD Kaltim untuk segera memanggil pihak terkait, seperti Pemkab Berau dan Pertamina, guna mencari akar masalah serta menghadirkan solusi konkret.
“Jangan hanya rapat dan saling lempar kewenangan. Masyarakat membutuhkan solusi, bukan alasan. Kalau memang ada persoalan distribusi atau pasokan, buka persoalannya secara terang dan segera cari jalan keluarnya,” ujarnya.
Pemerintah Harus Lakukan Antisipasi dan Hadir Cepat
Masalah distribusi energi di wilayah geografis seperti Berau memerlukan sistem pasokan yang tangguh dan antisipatif agar krisis tidak terus berulang.
- Solusi Berkelanjutan: Pemerintah perlu menjamin pasokan energi secara konsisten di wilayah terpencil.
- Respon Cepat: Kehadiran pemerintah dibutuhkan sejak awal munculnya masalah, tanpa menunggu isu menjadi viral di media sosial.
DPD AKSI Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga masyarakat mendapatkan kepastian.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang salah, kami menuntut siapa yang bertanggung jawab. Masyarakat Berau berhak mendapatkan kepastian, dan pemerintah provinsi harus hadir,” pungkas Saidin.
(Aprl)
