SAMARINDA, nusavox.com – Kasus dugaan keracunan MBG di Bontang menyita perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Oleh karena itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya mengevaluasi satu dapur bermasalah, melainkan menginvestigasi seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kaltim.
Permintaan tegas ini muncul setelah sejumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bontang mengalami gangguan kesehatan. Bahkan, BGN telah menaikkan status insiden tersebut menjadi “kejadian fatal” dan mencopot Kepala SPPG Bontang.
Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan langkah evaluasi menyeluruh. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG di seluruh Kaltim dapat berjalan sesuai standar keselamatan dan tidak terulang kembali.
“Kita sangat menyayangkan adanya keracunan itu dan kita akan minta koordinator BGN untuk bisa melakukan investigasi dan perbaikan di semua dapur di Kalimantan Timur,” tegas Seno Aji saat memberikan keterangannya, Jumat (14/8/2026).
Penghentian Operasional Dapur dan Pencopotan Pejabat
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Kalimantan, Paska Pakpahan, menyampaikan bahwa pihaknya telah menghentikan sementara operasional dua dapur SPPG di Bontang. Langkah penutupan ini berlaku hingga hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan keluar.
“Sampai hasil lab sampel makanan keluar, dapur berhenti sementara. Nantinya ada koordinasi lanjutan bersama sekolah,” terang Paska usai menghadiri rapat evaluasi di Auditorium 3 Dimensi Bontang, Selasa (11/8/2026).
Di samping itu, Paska mengungkapkan adanya perubahan kategori dalam penanganan insiden keracunan MBG di Bontang tersebut:
- Perubahan Status Insiden: BGN menaikkan klasifikasi penanganan dari semula ‘kejadian menonjol’ menjadi ‘kejadian fatal’.
- Sanksi Tegas Pejabat: Penetapan status fatal tersebut berdampak langsung pada pencopotan Kepala SPPG Bontang sesuai arahan pimpinan pusat BGN.
Pemeriksaan 26 SOP Pengolahan Makanan
Selanjutnya, BGN tidak hanya menanti hasil uji laboratorium sampel makanan, tetapi juga memeriksa penerapan 26 Standar Operasional Prosedur (SOP) di lapangan. Tim penyidik BGN menyisir setiap tahapan pengolahan makanan untuk menemukan titik penyimpangan prosedur.
“Kami masih menunggu laporan dari lapangan. Dari situ nanti akan terlihat di bagian mana ada ketidaksesuaian dengan SOP,” tutup Paska.
Melalui investigasi menyeluruh ini, Pemprov Kaltim berharap BGN dapat memperketat pengawasan kualitas makanan sehingga keamanan gizi masyarakat tetap terjamin.
(Aprl)
