HMI Sulsel Desak Evaluasi Kinerja Pemerintahan Menyeluruh, Ekonomi dan Antikorupsi Jadi Fokus Utama

Gelombang suara kritis dari kalangan mahasiswa kembali mengemuka. Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan menggelar aksi demonstrasi mendesak evaluasi komprehensif terhadap kinerja pemerintahan. Tuntutan utama mereka berpusat pada tiga pilar krusial: kondisi ekonomi, komitmen pemberantasan korupsi, dan efektivitas kebijakan publik. Aksi ini menjadi pengingat tegas akan peran mahasiswa sebagai kontrol sosial yang tak kenal lelah dalam menyuarakan aspirasi dan kegelisahan masyarakat.

Para pengunjuk rasa menyoroti berbagai aspek yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraan negara. Mereka menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan arah pembangunan yang tepat sasaran dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Sorotan Tajam Terhadap Kondisi Ekonomi Nasional

Isu ekonomi menjadi salah satu poin utama yang disuarakan HMI Sulsel. Mereka menyatakan kekhawatirannya terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan yang dirasa masih jauh dari harapan. Inflasi yang berpoturasi, daya beli masyarakat yang melemah, serta sulitnya akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi catatan penting dalam aksi mereka.

Menurut koordinator lapangan aksi, kondisi ekonomi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan janji-janji kesejahteraan. “Rakyat masih bergulat dengan kenaikan harga, sementara lapangan kerja sulit ditemukan. Pemerintah harus jujur dan segera mengevaluasi kebijakan ekonominya agar tidak semakin membebani masyarakat,” tegasnya di hadapan massa. HMI mendesak pemerintah untuk:

• Memperkuat sektor riil guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
• Menstabilkan harga kebutuhan pokok agar terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
• Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk membuka lebih banyak lapangan kerja.
• Memperketat pengawasan terhadap praktik kartel dan spekulasi harga yang merugikan rakyat.

Persoalan ekonomi ini bukan isu baru yang diangkat oleh berbagai elemen masyarakat. Portal kami sebelumnya juga pernah mengulas tuntas mengenai tantangan ekonomi Indonesia di tahun ini dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, yang menunjukkan bahwa kegelisahan ini bersifat merata.

Desakan Pemberantasan Korupsi yang Lebih Agresif

Selain ekonomi, sektor pemberantasan korupsi tak luput dari kritik tajam HMI. Mereka menilai bahwa upaya pemerintah dalam memerangi rasuah masih belum menunjukkan progres signifikan dan terkesan tebang pilih. Kasus-kasus korupsi yang masif, baik di tingkat pusat maupun daerah, dianggap telah menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat laju pembangunan. Korupsi, kata mereka, bukan hanya masalah etika, tetapi juga kejahatan struktural yang merampas hak-hak dasar rakyat.

“Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum harus diberikan keleluasaan penuh dan didukung penuh oleh pemerintah untuk menindak siapa pun yang terlibat, tanpa terkecuali,” seru salah satu orator. HMI menuntut pemerintah untuk:

• Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
• Memperkuat lembaga antikorupsi dan memastikan independensinya.
• Menindak tegas pelaku korupsi dengan hukuman yang setimpal.
• Mendorong partisipasi publik dalam pengawasan proyek-proyek pemerintah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat mengunjungi situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) www.kpk.go.id.

Urgensi Kebijakan Publik yang Pro-Rakyat

HMI juga menyoroti kebijakan publik yang kerap kali dinilai belum mengakomodasi kepentingan rakyat secara luas. Mereka mengkritik proses perumusan kebijakan yang kurang partisipatif, seringkali mengabaikan masukan dari masyarakat sipil, dan cenderung menguntungkan segelintir kelompok. Kebijakan yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan justru memperburuk kondisi masyarakat.

Massa HMI mendesak pemerintah untuk lebih serius mendengarkan suara rakyat sebelum mengesahkan kebijakan. “Kebijakan itu harus lahir dari rahim rakyat, bukan dari kepentingan elit semata. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menyengsarakan,” tegasnya. Beberapa tuntutan terkait kebijakan publik meliputi:

• Membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil dan akademisi.
• Memastikan setiap kebijakan memiliki kajian dampak sosial dan lingkungan yang mendalam.
• Meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan agar tidak terjadi penyimpangan.
• Meninjau ulang kebijakan yang terbukti merugikan masyarakat.

Aksi HMI Sulsel ini menjadi cerminan bahwa gerakan mahasiswa tetap relevan sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Mereka menyerukan agar pemerintah segera merespons tuntutan ini dengan tindakan nyata dan konkret, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat Indonesia.