Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali memicu ketegangan di Yerusalem Timur setelah dilaporkan menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pada Senin, 31 Agustus. Insiden ini, yang bukan pertama kalinya dilakukan oleh seorang pejabat tinggi Israel, semakin memperkeruh situasi di situs suci yang menjadi titik api utama dalam konflik Palestina-Israel. Dalam kunjungannya, Ben-Gvir juga secara terbuka menyerukan pembangunan sinagoge di dalam kompleks tersebut, sebuah langkah yang secara luas dianggap sebagai provokasi berat dan pelanggaran terang-terangan terhadap status quo bersejarah.
Provokasi Berulang di Kompleks Suci
Kompleks Masjid Al-Aqsa, yang dikenal umat Yahudi sebagai Temple Mount dan umat Muslim sebagai Haram al-Sharif, merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam dan situs paling suci bagi Yahudi. Berdasarkan perjanjian status quo yang telah berlaku selama puluhan tahun, non-Muslim diizinkan berkunjung ke kompleks tersebut tetapi dilarang berdoa secara terbuka. Namun, insiden penyerbuan oleh Ben-Gvir pada Senin lalu kembali menyoroti pelanggaran berulang terhadap aturan ini. Kunjungan serupa, yang seringkali melibatkan kelompok ekstremis Yahudi dan diiringi dengan doa-doa tersembunyi, telah menjadi sumber gesekan tak berkesudahan di kota suci yang diduduki tersebut.
Itamar Ben-Gvir sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam melakukan tindakan provokatif di kompleks Al-Aqsa, bahkan sebelum menjabat sebagai menteri. Aktivitasnya ini seringkali disertai retorika nasionalis ekstrem yang menantang kedaulatan Muslim atas situs tersebut, memperparah rasa frustrasi dan kemarahan di kalangan warga Palestina serta dunia Islam. Para pengamat politik menilai bahwa tindakan Ben-Gvir bukan sekadar kunjungan pribadi, melainkan sebuah pernyataan politik yang disengaja untuk menegaskan klaim Israel atas seluruh Yerusalem dan menantang status quo internasional.
Pelanggaran Status Quo dan Reaksi Internasional
Seruan Ben-Gvir untuk membangun sinagoge di dalam kompleks Al-Aqsa merupakan eskalasi yang signifikan dan potensi ancaman serius terhadap perdamaian regional. Seruan ini tidak hanya melanggar kesepakatan status quo, tetapi juga mengabaikan konsensus internasional yang mengakui kompleks tersebut sebagai situs ibadah eksklusif bagi umat Muslim, dengan akses bagi non-Muslim yang dibatasi untuk kunjungan tanpa ibadah. Reaksi keras segera muncul dari berbagai pihak.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk keras tindakan Ben-Gvir, menyebutnya sebagai “tindakan provokatif yang tidak bertanggung jawab” dan peringatan terhadap konsekuensi yang dapat timbul dari pelanggaran hukum internasional. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab juga menyuarakan keprihatinan mendalam, menyerukan komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas menghentikan provokasi Israel yang terus-menerus terhadap situs suci. Bahkan beberapa sekutu Israel pun secara tidak langsung menyuarakan kekhawatiran atas potensi destabilisasi yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan semacam ini. Laporan dari berbagai media internasional seringkali menyoroti bagaimana insiden serupa di masa lalu, seperti kunjungan Ben-Gvir sebelumnya pada Januari 2023 ([lihat Al Jazeera](https://www.aljazeera.com/news/2023/1/3/israeli-minister-ben-gvir-storms-al-aqsa-mosque-compound)), telah memicu gelombang kekerasan dan kerusuhan, yang menegaskan urgensi penanganan situasi ini secara diplomatis.
Dampak Terhadap Stabilitas Kawasan
Langkah-langkah provokatif di Al-Aqsa memiliki implikasi jangka panjang terhadap stabilitas kawasan. Eskalasi ketegangan di Yerusalem Timur berpotensi menyulut konflik yang lebih luas, tidak hanya antara Israel dan Palestina, tetapi juga melibatkan negara-negara regional yang memiliki kepentingan agama dan politik di Yerusalem. Sejarah mencatat bahwa perubahan atau ancaman terhadap status quo Al-Aqsa selalu menjadi pemicu utama kekerasan massal, termasuk Intifada kedua.
Kebijakan pemerintah Israel yang cenderung mengabaikan seruan internasional dan membiarkan para menterinya melakukan tindakan kontroversial ini semakin memperumit upaya mediasi dan dialog damai. Keberadaan Ben-Gvir, yang merupakan tokoh sayap kanan ekstrem dengan catatan anti-Arab dan provokatif, dalam pemerintahan koalisi saat ini, semakin memicu kekhawatiran. Para analis politik mengingatkan bahwa setiap upaya untuk mengubah karakter demografi atau status keagamaan situs suci di Yerusalem dapat memicu reaksi berantai yang tidak terkendali, membahayakan prospek perdamaian di Timur Tengah secara keseluruhan. Oleh karena itu, tekanan internasional yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional dan perjanjian status quo di Yerusalem.
