SAMARINDA, nusavox.com – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat menggelar kunjungan kerja ke DPRD Kota Samarinda pada Rabu (9/9/2026). Melalui pertemuan ini, mereka mengoordinasikan mekanisme pelaksanaan serta pembiayaan perjalanan dinas bagi unsur pimpinan dan anggota dewan.
Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, memimpin langsung konsultasi bersama Tenaga Pakar Komisi II DPRD Kota Samarinda. Dalam diskusi tersebut, ia menyoroti efektivitas sistem pembayaran akomodasi hotel selama agenda dinas.
Perubahan Sistem Pembayaran Hotel Perjalanan Dinas
Saat ini, Sekretariat DPRD Kutai Barat menerapkan skema pembayaran nontunai menggunakan kartu kredit secara langsung ke pihak hotel. Langkah baru ini secara resmi menggantikan mekanisme lama yang mengandalkan sistem uang muka sebesar 30 persen dari bendahara.
Sebelumnya, para anggota dewan menerima dana panjar terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan perjalanan dinas, mereka menyerahkan bukti transaksi (bill) hotel untuk menghitung selisih biaya. Jika biaya menginap melebihi uang muka, bendahara akan membayarkan kekurangannya. Sebaliknya, jika biaya menginap lebih murah, anggota dewan wajib mengembalikan sisa dana tersebut.
“Oleh karena itu, sekretariat kini langsung membayar biaya hotel tempat kami menginap melalui kartu kredit. Kami ingin mengetahui apakah Samarinda sudah menerapkan sistem serupa,” ujar Ridwai.
Hasil Koordinasi dengan DPRD Kota Samarinda
Namun, pihak Sekretariat DPRD Kota Samarinda menjelaskan bahwa mereka belum mengadopsi sistem kartu kredit tersebut. Meskipun demikian, Ridwai menilai bahwa setiap sistem pembayaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Pada akhirnya, rombongan DPRD Kutai Barat merasa puas dengan penjelasan teknis dari tuan rumah. Selain itu, kunjungan kerja ini memberi masukan berharga bagi tata kelola keuangan dan transparansi pembiayaan perjalanan dinas di lembaga legislatif.
(Aprl)