Selasa, 17 November 2026 Samarinda, ID
DPRD Kaltim

Layanan SHM Tertahan, Warga Loa Bakung Lawan Ahli Waris

SAMARINDA, nusavox.com – Layanan SHM tertahan di tingkat kelurahan memicu perlawanan puluhan warga Perumahan Prambanan, RT 004, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Akibatnya, warga secara tegas menentang langkah ahli waris pemilik lahan asal sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, yang menghambat hak administrasi pertanahan mereka.

Ketegangan ini mencuat setelah pihak Kelurahan Loa Bakung menangguhkan proses peningkatan status tanah warga dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Pasalnya, pihak kelurahan menahan layanan publik tersebut menyusul masuknya surat keberatan dari kuasa hukum Fuad Fakhruddin.

IKLAN Pasang Iklan Anda di Sini Jangkau pembaca setia NUSAVOX di tengah artikel. Selengkapnya

Warga Tegaskan Kewajiban Lunas dan Lawan Tuntutan Ahli Waris

Ketua RT 004 Perumahan Prambanan, Bambang Bayu Murti, menegaskan bahwa warga menolak menjadi sasaran tuntutan Fuad Fakhruddin. Menurutnya, konflik agraria ini murni menjadi urusan internal antara ahli waris almarhum M. Husni Thamrin dan pihak pengembang (developer). Oleh karena itu, penghuni perumahan tidak seharusnya menanggung tanggung jawab tersebut.

“Pokok perkaranya jelas, warga tidak memiliki masalah hukum apa pun karena kami sudah melunasi kewajiban ke developer melalui KPR. Persoalan ini terjadi antara pengembang dan pemilik tanah, sehingga ahli waris seharusnya menuntut pengembang, bukan kami,” tegas Bayu usai mengikuti mediasi di Aula Kantor Kelurahan Loa Bakung, Senin (16/11/2026).

Berdasarkan informasi yang warga himpun, pihak pengembang sebelumnya telah membayarkan sekitar Rp2 miliar dari total nilai kesepakatan sebesar Rp16,5 miliar. Selain pembayaran tunai, pengembang juga mengembalikan sisa lahan kavling beserta sertifikatnya kepada ahli waris. Dengan demikian, warga menuntut agar pihak ahli waris tidak mengorbankan masyarakat yang membeli rumah secara sah.

Desak Kelurahan Cabut Penangguhan Layanan Administrasi

Selain melawan klaim ahli waris, warga juga mendesak aparat Kelurahan Loa Bakung agar bersikap netral serta menolak tekanan sepihak. Bayu menilai keputusan kelurahan yang membuat layanan SHM tertahan hanya bermodalkan surat pengacara merupakan langkah keliru secara administratif.

“Kelurahan tidak bisa serta-merta menahan pelayanan publik hanya karena menerima surat dari lawyer tanpa gugatan resmi maupun putusan pengadilan yang sah. Bahkan, pihak kelurahan melarang kami saat meminta melihat isi surat tersebut,” ujar Bayu.

Akibat kebijakan penahanan berkas di tingkat kelurahan tersebut, lebih dari 54 kepala keluarga (KK) di perumahan yang berdiri sejak 2012 itu mengalami kerugian besar. Padahal, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memiliki kendala untuk menerbitkan SHM warga selama kelurahan memproses berkas pengantar.

Ungkap Dugaan Intimidasi dan Ancaman Pungutan Rp36 Juta per Tahun

Sementara itu, rentetan tekanan sejak pemilik lahan awal wafat pada 2021 silam turut memicu perlawanan warga. Puncaknya, pihak tertentu sempat menutup akses jalan menuju Perumahan Prambanan menggunakan portal pada tahun 2023 lalu.

Di samping itu, Bayu mengungkap adanya pesan ancaman di grup komunikasi yang membebani warga dengan pungutan liar. Melalui pesan tersebut, pengirim mengancam warga agar membayar biaya sewa lahan sebesar Rp3 juta per bulan atau Rp36 juta per tahun untuk setiap kavling.

Merespons potensi gangguan ketertiban tersebut, jajaran Polsek Sungai Kunjang yang menghadiri mediasi menginstruksikan warga untuk segera menghubungi layanan darurat 110 apabila menemukan aksi pemortalan atau intimidasi serupa di lapangan.

Siap Hadapi Gugatan Hukum dari Fuad Fakhruddin

Dalam pertemuan mediasi yang turut menghadirkan Camat Sungai Kunjang tersebut, Fuad Fakhruddin menyatakan akan membawa persoalan ini ke jalur hukum. Menanggapi pernyataan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur itu, warga menyatakan kesiapan penuh menghadapi proses persidangan demi mempertahankan hak mereka.

“Jika beliau memilih jalur hukum, silakan saja karena setiap warga negara memiliki hak tersebut. Namun, kami sebagai masyarakat juga memegang hak penuh untuk melawan dan membela diri. Jangan sampai pejabat menggunakan jabatannya secara semena-mena sehingga rakyat kecil menjadi korban ganda,” pungkas Bayu.

(Aprl)