IBU KOTA NUSANTARA, nusavox.com – Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sukses menggelar Musyawarah Adat DAD Kaltim di Gedung Kementerian Koordinator (Kemko) 1, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (14/11/2026). Forum tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang menyelesaikan persoalan antara masyarakat Bukit Tengkorak dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Mengusung tema “Pemulihan Ketenteraman dan Keseimbangan Adat”, musyawarah ini menerapkan mekanisme hukum adat yang mengedepankan prinsip kekeluargaan dan perdamaian. Selanjutnya, masyarakat Bukit Tengkorak dan pihak Otorita IKN menerima langsung hasil keputusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Adat. Dengan demikian, kesepakatan tersebut menjadi landasan konkret untuk menindaklanjuti penyelesaian persoalan di kawasan Bukit Tengkorak.
Poin Kesepakatan dan Rencana Ritual Adat
Ketua Pelaksana Musyawarah Adat, Hendrik Tandoh, mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh rangkaian acara. Menurutnya, penerimaan putusan oleh kedua belah pihak memegang peranan penting agar tim dapat segera merealisasikan langkah tindak lanjut di lapangan.
“Puji Tuhan, musyawarah hari ini berjalan lancar dan tertib. Masyarakat Bukit Tengkorak serta Otorita IKN menerima putusan Majelis Hakim Adat, sehingga kedua belah pihak akan menindaklanjuti kesepakatan ini bersama,” ujar Hendrik.
Selain itu, Hendrik membeberkan beberapa poin krusial dalam kesepakatan damai tersebut, antara lain:
- Menyelesaikan persoalan melalui jalur musyawarah adat secara kekeluargaan.
- Menjamin masyarakat tetap hidup berdampingan dengan Otorita IKN disertai program pemulihan bagi warga terdampak.
- Menghentikan tindakan penggusuran terhadap masyarakat yang bermukim di kawasan Bukit Tengkorak.
Sebagai langkah lanjutan, DAD Kaltim merencanakan pelaksanaan ritual adat yang dikemas melalui kegiatan rembuk budaya sebelum akhir tahun 2026. Tujuannya, ritual tersebut akan memperkuat perdamaian sekaligus memulihkan hubungan harmonis antara warga dan Otorita IKN.
“Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang menantikan keputusan akhir ini. Persoalan di Bukit Tengkorak telah selesai dengan baik, sehingga warga dan Otorita IKN dapat kembali bersinergi membangun IKN,” tegas Hendrik.
Keputusan Final yang Mengikat Kedua Belah Pihak
Sementara itu, Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, menegaskan bahwa hasil Musyawarah Adat DAD Kaltim bersifat final dan mengikat sesuai mekanisme hukum adat. Lebih lanjut, Viktor menjelaskan bahwa forum ini tidak mencari pihak yang menang ataupun kalah, melainkan mengajak semua elemen membuka lembaran kerja sama baru.
“Tidak ada yang kalah dan menang karena kita mengedepankan pemulihan ketenteraman serta keseimbangan adat. Ke depan, kami berharap pemerintah dan masyarakat menjalin kemitraan yang erat,” ungkap Viktor.
Sebagai contoh, Viktor menawarkan peluang kerja sama penanaman komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan di wilayah IKN. Di samping itu, DAD Kaltim menjadwalkan program ritual adat terbuka pada Desember 2026 untuk mengukuhkan pemulihan hubungan kedua pihak.
Apresiasi Kepala Otorita IKN dan Kehadiran Tokoh Adat
Di sisi lain, Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, mengapresiasi peran aktif DAD Kaltim, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), serta para tokoh adat. Basuki menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan puncak dialog panjang selama lebih dari satu bulan yang melewati sedikitnya 15 tahapan pertemuan bersama warga Bukit Tengkorak.
Pada kesempatan yang sama, Basuki menyampaikan permohonan maaf atas nama Otorita IKN terkait peristiwa yang terjadi pada 20 September 2026. Oleh karena itu, ia mengajak pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan dengan sikap saling menghormati serta terbuka terhadap masukan.
“Alhamdulillah, semua pihak mencapai kata sepakat. Saya berterima kasih kepada para tokoh adat dan seluruh elemen yang membantu menyelesaikan persoalan ini lewat jalan musyawarah,” pungkas Basuki.
Turut hadir dalam forum bersejarah ini perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Rustam Mansur, serta unsur Forkopimda Kaltim. Basuki Hadimuljono juga hadir bersama Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, serta Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol. Edgar Diponegoro.
Selain jajaran pemerintah, sejumlah tokoh lembaga adat Kaltim ikut menyaksikan pembacaan putusan, yakni:
- Paolo Salatan (Lembaga Isen Mulang)
- Awang Irwan Setiawan (Lembaga Kerabat Kesultanan Kutai)
- Frans Jiu Luay (Lembaga Adat Modang)
- Damianus Apon (Lembaga Adat Sempekat Tunjung Benuaq)
- Esrom Palan (Lembaga Adat Kenyah)
- Martinus Nyuk (Lembaga Adat Bahau)
- Suhard (Lembaga Adat Bentian)
- Markus Laden (Lembaga Adat Aoheng)
- Gusti Adhi Ramani (Lembaga Adat Banjar)
- Jonnie Eka Saputra (DAD Kaltim)
Akhirnya, DAD Kaltim berharap kesepakatan damai ini mempererat sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah dalam menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
(Aprl)

