SAMARINDA, nusavox.com — Kasus tunggakan upah lembur pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kebangsaan (Perkasa) Kalimantan Timur (Kaltim) sejak tahun 2018 yang tak kunjung selesai dengan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) kembali mencuat dan memanas. Namun, pihak perusahaan menolak membayar kewajiban meski surat penetapan resmi sudah terbit.
Selanjutnya, Ketua Umum Perkasa Kaltim, Selamat, mengecam sikap manajemen perusahaan. Perusahaan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Akibatnya, perwakilan perusahaan kembali mangkir dalam mediasi di Disnakertrans Kaltim, Jumat (13/11/2026).
Mendesak Pembekuan Kerja Sama dengan Pertamina Hulu Mahakam
Sebagai tindak lanjut, serikat pekerja akan membawa notulen rapat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim ke Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji. Mereka mengambil langkah ini guna mengawal komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sebelumnya, wagub dan para pekerja telah menyepakati langkah tegas tersebut saat audiensi yang dilakukan pada hari Rabu, (28/10/2026).
“Harapan kami Pak Wagub benar-benar melaksanakan apa yang telah disampaikan di audiensi kemarin, yakni menghubungi Pertamina Hulu Mahakam (PHM) untuk menghentikan kerja samanya sampai permasalahan ketenagakerjaan dari 2018 ini dilaksanakan,” ujar Selamat.
Selain itu, perusahaan tersebut merupakan mitra kerja perusahaan BUMN, Pertamina Hulu Mahakam. Oleh sebab itu, serikat pekerja mendesak pemerintah menghentikan kontrak kerja sama untuk sementara waktu. Langkah ini bertujuan menekan manajemen agar segera melunasi hak lembur pekerja eks-Ekalya.
Rincian Nilai Tunggakan Upah Lembur Pekerja Kaltim
Berdasarkan data serikat pekerja, tunggakan upah lembur pekerja Kaltim terbagi menjadi dua gelombang. Berikut rincian lengkap kewajiban perusahaan tersebut:
- Gelombang Pertama: Melibatkan 74 buruh dengan nilai penetapan mencapai Rp7,3 miliar. Hingga saat ini, seluruh pekerja pada kelompok tersebut belum menerima pembayaran.
- Gelombang Kedua: Melibatkan 12 pekerja dengan nilai penetapan sekitar Rp1,2 miliar. Perusahaan sempat membayar, tetapi manajemen hanya memberikan uang sebesar Rp10 juta tanpa penjelasan dan tujuan uang tersebut diberikan.
Ancaman Pembekuan Izin Operasional dari Disnakertrans
Meskipun pihak perusahaan kembali absen untuk yang kedua kalinya, Selamat mengapresiasi ketegasan jajaran Disnakertrans Kaltim. Dalam rapat sebelumnya, pihak dinas telah memberikan peringatan keras kepada manajemen perusahaan.
“Sejauh ini statement dari Dinas Tenaga Kerja ada di pihak pekerja. Mereka sudah menyampaikan kepada perusahaan bahwa kalau ini tidak dilaksanakan dan tidak mau bayar, maka izin operasionalnya akan dibekukan,” tegas Selamat.
Terlebih lagi, Disnakertrans Kaltim menilai kasus tunggakan upah lembur pekerja Kaltim ini sudah berlarut-larut sejak 2018. Dengan demikian, pemerintah menutup ruang toleransi bagi perusahaan yang menunda pembayaran hak buruh.
(Aprl)
