SAMARINDA, nusavox.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen kuat memperkuat kolaborasi dengan para pelaku usaha. Langkah strategis ini bertujuan untuk mendongkrak daya saing serta keberlanjutan industri kelapa sawit Kaltim.
Plt. Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, Akhmad Muzakkir, menegaskan hal tersebut saat mewakili Gubernur Kalimantan Timur. Ia membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kaltim Tahun 2026 di Hotel Fugo, Jum’at (10/7/2026).
Dalam sambutannya, Muzakkir berharap forum Rakercab ini menghasilkan gagasan konkret. Oleh karena itu, visi pemerintah untuk menciptakan sektor perkebunan yang produktif, inklusif, dan ramah lingkungan dapat segera terwujud.
“Pemprov siap memperkuat sinergi dengan GAPKI. Kami ingin membangun industri sawit yang mematuhi regulasi dan peduli lingkungan, sekaligus menyejahterakan masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Mengantisipasi UMP 2027 dan Menyiapkan SDM
Hingga saat ini, industri kelapa sawit Kaltim terus menggerakkan roda perekonomian daerah secara signifikan. Meskipun demikian, industri ini menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang dinamis, terutama menjelang penetapan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah menginginkan formula upah yang adil. Artinya, kebijakan tersebut harus menyeimbangkan kemampuan dunia usaha dengan jaminan kesejahteraan para pekerja.
Selain itu, Pemprov Kaltim fokus memprioritaskan penguatan kualitas tenaga kerja lokal. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong langkah-langkah konkret berikut:
- Menyelenggarakan program pendidikan vokasi yang tepat sasaran.
- Menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi secara berkala.
- Memfasilitasi sertifikasi keahlian agar pekerja siap menghadapi mekanisasi perkebunan.
GAPKI Sebagai Mitra Strategis Pemerintah
Selanjutnya, Muzakkir kembali menekankan posisi krusial GAPKI sebagai mitra strategis pemerintah. Ia menaruh harapan besar agar asosiasi pengusaha ini aktif menyelesaikan berbagai tantangan tata kelola perkebunan.
“GAPKI merupakan mitra penting pemerintah untuk memacu produktivitas dan mengembangkan SDM. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memajukan industri kelapa sawit Kaltim agar semakin berdaya saing tinggi dan membawa manfaat sosial yang luas,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, sebanyak 79 perusahaan anggota GAPKI Kaltim menghadiri agenda tahunan ini. Acara tersebut juga menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kepala Disnakertrans Kaltim, H. Rozani Erawadi, serta Kepala Bidang Usaha Disbun Kaltim, Wilma Kania Febrina.
(Aprl)
