NUNUKAN, nusavox.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) saat ini terus mempercepat penyiapan Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Melalui langkah strategis ini, pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi ekosistem mangrove. Selain itu, program ini juga bertujuan mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan karbon biru.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, memimpin langsung rapat koordinasi untuk membahas komitmen besar tersebut pada Selasa (14/7/2026). Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltara itu, ia didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti.
Gubernur Zainal menegaskan bahwa Pemprov Kaltara menyambut baik dan siap menyukseskan Proyek Karbon Biru Kaltara ini. Khususnya, pada pelaksanaan Sub-Komponen 1.4 yang mengedepankan rehabilitasi dan perlindungan kawasan hutan mangrove.
“Program ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat pesisir,” ujar Gubernur Zainal.
Memperkuat Sinergi Antardaerah
Oleh karena itu, Pemprov Kaltara kini memperkuat sinergi dengan sejumlah pemerintah kabupaten yang memiliki kawasan mangrove potensial. Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan.
Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program M4CR. Sebab, Kabupaten Nunukan memiliki kawasan hutan mangrove yang sangat luas dan merupakan aset penting daerah.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Dengan begitu, program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi warga kami,” kata Irwan Sabri.
Membuka Peluang Ekonomi Baru Melalui Konservasi
Lebih lanjut, Irwan menjelaskan bahwa pengelolaan mangrove secara berkelanjutan bertindak sebagai benteng alami untuk menghalau abrasi. Bahkan, program ini juga membuka peluang ekonomi baru melalui skema karbon biru yang mampu mendongkrak pendapatan masyarakat tanpa merusak alam.
Sejumlah pejabat penting turut menghadiri rapat koordinasi ini, termasuk Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, Sekda Kaltara H. Denny Harianto, serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pada akhirnya, kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan wilayah pesisir secara menyeluruh. Dengan demikian, kelestarian hutan mangrove tetap terjaga sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Utara.
(Aprl)
