SAMARINDA, nusavox.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mematangkan strategi untuk mewujudkan target swasembada padi Kaltim 2026. Saat ini, realisasi program ketahanan pangan tersebut telah melampaui angka 60 persen. Oleh karena itu, pemerintah optimis mampu mencapai target 100 persen pada akhir tahun mendatang.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa percepatan ini memerlukan sinergi kuat dari seluruh pihak. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten, TNI, Perum Bulog, hingga akademisi harus bergerak bersama.
“Kita sudah mengalami peningkatan produksi padi. Saat ini capaiannya sudah lebih dari 60 persen dan kita menargetkan pada akhir 2026 dapat mencapai 100 persen,” tegas Seno Aji seusai memimpin Rapat Koordinasi Swasembada Padi di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/7/2026).
Pemprov Kaltim Revitalisasi Data Lahan Pertanian
Untuk memulai langkah akselerasi ini, Seno meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera merevitalisasi serta memverifikasi ulang data lahan pertanian mereka. Langkah ini sangat penting agar bantuan pemerintah nantinya bisa tepat sasaran.
Selanjutnya, daerah akan menyerahkan data valid tersebut kepada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kaltim. Pemprov Kaltim menargetkan penyusunan rencana kerja daerah ini selesai sebelum akhir Juli 2026, sehingga mereka bisa langsung menyerahkannya kepada Kementerian Pertanian.
Strategi Menambah 15 Ribu Hektare Sawah Aktif
Saat ini, Kaltim memiliki total luas lahan sawah sekitar 46.000 hektare, tetapi petani baru menggarap sekitar 31.000 hektare sebagai sawah aktif. Guna mengejar target swasembada padi Kaltim 2026, pemerintah daerah fokus memperluas lahan produktif pada tahun ini.
“Artinya, akan ada penambahan sekitar 15.000 hektare lahan sawah aktif di Kalimantan Timur,” jelas Seno Aji.
Untuk mencapai target penambahan tersebut, pemerintah menjalankan dua program utama:
- Pertama, pemerintah mencetak sawah baru seluas 2.300 hektare.
- Kedua, pemerintah mengoptimalkan lahan produktif seluas 12.800 hektare.
Selain itu, pemerintah memberikan perhatian khusus pada enam wilayah lumbung padi utama. Wilayah prioritas tersebut meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Solusi Menghadapi Keterbatasan Alsintan
Namun, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan klasik, yaitu keterbatasan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk para petani. Seno menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan hukum untuk membagikan alsintan secara langsung. Sebab, Kementerian Pertanian memegang penuh seluruh otoritas pengadaannya.
“Bantuan alsintan seluruhnya berasal dari Kementerian Pertanian. Tugas kita di daerah adalah memfasilitasi dan mengawal usulan dari kelompok tani agar dapat disampaikan ke pusat melalui Dinas Pangan,” tambah Seno.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian menargetkan Kaltim mampu mengaktifkan minimal 65.000 hektare sawah. Jika petani mampu menghasilkan 4–5 ton padi per hektare dengan dua kali masa panen setahun, maka Kaltim pasti akan mencapai swasembada sekaligus mencetak surplus beras.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad, memimpin langsung rapat koordinasi strategis ini. Acara ini juga menghadirkan Kasrem 091/ASN Kolonel Kav Rahyanto Edy Yunianto, kepala dinas pertanian se-Kaltim, serta Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
Penulis : Aprillia
