KASBI Desak DPR Revisi UU Naker: Soroti Potensi Eksploitasi Magang dan Pesangon
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) secara tegas menyampaikan catatan kritis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Tenaga Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Serikat buruh menyoroti beberapa poin krusial yang mereka nilai berpotensi memicu eksploitasi dan merugikan hak-hak fundamental pekerja, khususnya terkait praktik magang, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan skema pesangon.
Desakan KASBI ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejak pembahasan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia yang kerap memicu polemik. Publik masih ingat perdebatan sengit seputar Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya juga memantik gelombang protes dari serikat pekerja, termasuk KASBI, karena dianggap mengikis jaminan perlindungan buruh. Kini, fokus beralih pada RUU Perlindungan Naker yang diharapkan dapat menjadi payung hukum lebih kuat bagi pekerja, bukan sebaliknya.
Ancaman Eksploitasi dalam Praktik Magang
Salah satu poin paling disorot KASBI adalah praktik magang. Dalam pandangan serikat buruh, ketentuan mengenai magang dalam RUU saat ini belum cukup memberikan perlindungan, bahkan berpotensi besar menjadi celah eksploitasi terselubung. KASBI menegaskan bahwa magang semestinya berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan keterampilan, bukan sebagai instrumen untuk menekan biaya operasional perusahaan dengan mempekerjakan tenaga kerja murah atau bahkan tanpa upah yang layak.
- Substitusi Pekerja Tetap: Banyak perusahaan menggunakan pemagang untuk mengisi posisi pekerjaan rutin yang seharusnya diisi oleh pekerja tetap, menghindari kewajiban memberikan hak dan tunjangan standar.
- Tanpa Upah Layak atau Tunjangan: Pemagang seringkali tidak menerima upah yang sepadan dengan beban kerja atau bahkan tidak mendapatkan tunjangan dasar seperti transportasi dan makan.
- Minimnya Perlindungan Hukum: Ketentuan yang belum jelas membuat pemagang rentan terhadap jam kerja berlebihan dan lingkungan kerja tidak aman tanpa konsekuensi hukum yang tegas bagi pemberi kerja.
- Ketiadaan Jaminan Sosial: Pemagang kerap tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial, meninggalkan mereka tanpa perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja atau sakit.
Ketidakpastian Kontrak PKWT dan Implikasinya
Selain magang, KASBI juga menyuarakan kekhawatiran serius terhadap pengaturan PKWT. Kontrak kerja jenis ini, yang seharusnya bersifat sementara untuk pekerjaan musiman atau proyek tertentu, seringkali disalahgunakan menjadi instrumen untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja jangka panjang. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak stabil dan penuh ketidakpastian bagi buruh.
Pekerja dengan status PKWT seringkali kehilangan hak-hak fundamental seperti jenjang karier yang jelas, kesempatan untuk menjadi anggota serikat pekerja, serta perlindungan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sewenang-wenang. Perusahaan dapat dengan mudah mengakhiri kontrak tanpa harus membayar pesangon yang setara dengan pekerja tetap, memicu siklus pekerja kontrak berulang yang tidak pernah mencapai stabilitas ekonomi.
Keadilan Pesangon: Hak Pekerja yang Tergerus?
Isu pesangon menjadi sorotan utama lainnya. KASBI melihat ada potensi penurunan atau pengikisan hak pesangon dalam RUU Perlindungan Naker, yang akan semakin mempersulit pekerja setelah mengalami PHK. Pesangon adalah hak yang sangat penting bagi pekerja sebagai jaring pengaman ekonomi saat mereka kehilangan pekerjaan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
KASBI mendesak DPR RI untuk memastikan bahwa formula perhitungan pesangon dalam RUU ini harus adil dan tidak merugikan pekerja. Mereka menuntut agar RUU tersebut menjamin nilai pesangon yang memadai, bahkan mungkin lebih baik dari aturan sebelumnya, untuk memastikan pekerja memiliki modal transisi saat mencari pekerjaan baru. Kebijakan pesangon yang kurang memadai hanya akan menambah beban hidup dan memperlebar jurang ketimpangan sosial.
Desakan KASBI untuk Perlindungan yang Komprehensif
Dalam pertemuan dengan DPR, KASBI mendesak para wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi buruh dan menyusun RUU Perlindungan Naker yang benar-benar berpihak pada kepentingan pekerja. Mereka menegaskan bahwa DPR memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan regulasi yang adil, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak dasar buruh dari praktik-praktik yang merugikan.
KASBI mendorong DPR agar melibatkan serikat pekerja secara lebih intensif dalam setiap tahap perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Partisipasi aktif dari perwakilan buruh sangat esensial untuk memastikan setiap pasal dalam RUU mencerminkan realitas dan kebutuhan di lapangan, serta mencegah terulangnya kesalahan legislasi yang justru memicu penolakan massal. Informasi lebih lanjut mengenai proses legislasi dapat ditemukan di situs resmi DPR RI.
Diharapkan, dengan masukan kritis dari KASBI, DPR RI dapat menggodok RUU Perlindungan Naker menjadi produk hukum yang kokoh, transparan, dan benar-benar mampu mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

