SAMARINDA, nusavox.com – Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Viktor Yuan, menegaskan pentingnya komunikasi antara lembaga adat dan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan. Langkah ini bertujuan melindungi masyarakat adat yang menjalankan tradisi berladang adat di Kaltim agar terhindar dari jerat hukum.
Viktor menyampaikan pernyataan tersebut usai mengikuti Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Samarinda pada Kamis (19/11/2026) sore. Sehari sebelumnya, jajaran DAD Kaltim telah melaksanakan audiensi langsung dengan pihak Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan di Samarinda pada Rabu (18/11/2026).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi DAD Kaltim untuk membuka ruang koordinasi. Fokus utamanya adalah membahas berbagai tantangan masyarakat adat, khususnya terkait aktivitas pertanian tradisional dengan sistem berladang.
Karena Viktor berhalangan hadir saat pertemuan berlangsung, delegasi DAD Kaltim diwakili oleh Sekretaris Umum Hendrik Tandoh. Turut mendampingi pula sejumlah pengurus dan perwakilan majelis adat, termasuk unsur masyarakat adat Kutai dan Banjar.
Mencegah Kriminalisasi Praktik Berladang Tradisional
Viktor mengungkapkan bahwa tradisi membuka lahan secara turun-temurun kerap berpotensi dianggap sebagai pembakaran lahan ilegal. Oleh karena itu, dialog terbuka sangat dibutuhkan agar aparat penegak hukum dan masyarakat memiliki persepsi yang sama.
Ia berharap warga yang murni menjalankan tradisi leluhur tidak berhadapan dengan masalah hukum akibat perbedaan tafsir aturan kehutanan dan lingkungan.
“Karena itu, yang kami komunikasikan dengan Gakkum adalah bagaimana ke depan tidak terjadi hal-hal yang dalam tanda petik merupakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang menjalankan sistem pertanian berladang secara adat,” kata Viktor.
Meski demikian, Viktor juga mengingatkan agar kearifan lokal ini tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
“Jangan pula praktik tersebut dijadikan modus untuk melakukan pelanggaran. Inilah pentingnya kami menjelaskan kategori berladang secara adat kepada Gakkum, sehingga mereka bisa memahami dan membedakannya,” tegasnya.
Sinergi Kelembagaan dan Rencana Kunjungan Balasan
Lebih lanjut, Viktor menekankan bahwa perlindungan tradisi harus berjalan selaras dengan kepatuhan hukum. Kejelasan mengenai batasan aktivitas yang diperbolehkan menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus hak masyarakat adat.
Pada kesempatan yang sama, Viktor menyambut positif rencana Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, untuk melakukan kunjungan balasan ke Sekretariat DAD Kaltim. Pertemuan lanjutan ini dinilai strategis untuk mempererat hubungan kelembagaan.
“Kami tentu siap menerima kapan pun pihak Gakkum ingin berkunjung ke Sekretariat DAD Kaltim. Komunikasi seperti ini perlu terus dibangun agar persoalan masyarakat adat bisa dibicarakan bersama dan mendapatkan pemahaman yang sama,” ungkapnya.
Soroti Uji Materi Aturan Pembakaran Lahan di MK
Selain isu lokal, Viktor turut menyoroti proses pengujian undang-undang terkait larangan pembakaran lahan di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk langkah hukum yang ditempuh warga dari Kalimantan Utara (Kaltara). Menurutnya, hal tersebut berkaitan erat dengan kepastian hukum bagi praktik berladang adat di Kaltim.
Viktor menyayangkan apabila proses uji materi aturan perladangan tidak melibatkan masyarakat adat setempat. Keterangan dan pengalaman langsung dari komunitas peladang dinilai sangat krusial sebagai landasan sosial yang kuat di persidangan.
“Secara nasional, aturan mengenai larangan membakar lahan ini sedang menjadi perhatian melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi. Langkah kami di Kaltim selaras dengan perjuangan masyarakat di Kaltara,” terang Viktor.
“Karena itu, masyarakat adat harus dilibatkan agar kondisi dan praktik berladang yang sebenarnya bisa dijelaskan secara langsung,” pungkasnya.
(Aprl)

