SAMARINDA, nusavox.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyoroti kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Ia menilai nilai kurang bayar DBH Samarinda sebesar Rp209 miliar tersebut sangat krusial, sehingga para pemangku kepentingan harus segera menyelesaikannya.
Persoalan anggaran ini mencuat dalam Rapat Koordinasi antara Pemkot dan DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026) pukul 14.00 WITA. Pertemuan strategis tersebut mempertemukan Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda.
Selanjutnya, Viktor yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi II DPRD Samarinda menjelaskan bahwa forum ini membahas proyeksi kondisi keuangan daerah untuk tahun anggaran 2027. Dalam pembahasan tersebut, peserta rapat memfokuskan perhatian pada kejelasan transfer DBH dari Pemprov Kaltim karena hal itu memengaruhi kapasitas fiskal kota secara langsung.
Untuk mengatasi kebuntuan informasi ini, Viktor mendesak Pemprov Kaltim agar segera mengklarifikasi nilai kekurangan pembayaran sekitar Rp209 miliar secara terbuka. Selain itu, DPRD juga membutuhkan rincian dasar perhitungan guna menelusuri proses munculnya angka kewajiban tersebut.
Di samping menuntut transparansi dasar hitungan, DPRD turut mempertanyakan kepastian jadwal pencairan dana ke kas daerah mengingat pihak provinsi belum memberikan komitmen waktu.
“Jadi, yang ingin kita ketahui adalah bagaimana pandangan Pemerintah Provinsi Kaltim mengenai mekanisme perhitungannya, sehingga bisa muncul kekurangan atau kewajiban pembayaran sebesar Rp209 miliar,” ungkap Viktor.
“Selain itu, belum ada pengakuan maupun kepastian kapan dana tersebut akan ditransfer ke Kota Samarinda,” lanjutnya.
Sebagai langkah awal penyelesaian, DPRD Kota Samarinda mengedepankan jalur komunikasi dan koordinasi persuasif dengan Pemprov Kaltim. Namun, apabila pendekatan dialogis ini menemui jalan buntu, dewan siap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta pertanggungjawaban resmi.
Lebih lanjut, Viktor menegaskan bahwa dana Rp209 miliar tersebut memiliki nilai yang sangat signifikan bagi kas daerah. Pasalnya, anggaran itu menopang berbagai program pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik bagi warga kota.
“Target kita jelas, bagaimana dana yang menjadi hak Kota Samarinda ini bisa segera ditransfer. Kita mengejar Rp209 miliar karena itu merupakan hak Samarinda dan hak masyarakat, yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan kota. Jadi, persoalan ini harus benar-benar diperjuangkan,” tegasnya.
Tidak berhenti di situ, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Samarinda juga menyiapkan langkah politik maupun hukum apabila upaya kelembagaan tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Viktor berencana menjalin komunikasi intensif dengan jajaran pengurus Partai Demokrat di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Pada akhirnya, ia menginisiasi koordinasi lintas tingkatan partai ini untuk mengkaji opsi lanjutan, termasuk membuka peluang melayangkan gugatan hukum demi mengamankan hak keuangan daerah.
“Kalau memang langkah-langkah yang kita tempuh tidak berhasil, dari Fraksi Demokrat saya akan berkomunikasi dengan DPD maupun DPP untuk membahas apakah perlu dilakukan gugatan atau langkah lainnya. Yang terpenting, hak Kota Samarinda ini harus diperjuangkan,” pungkas Viktor.
(Aprl)

