SAMARINDA, nusavox.com – Konflik tanah antara ahli waris pemilik lahan dan warga Perumahan Prambanan, Jalan Jakarta, Kelurahan Loa Bakung, Samarinda, kian meruncing. Persoalan yang semula berkaitan dengan kewajiban pembayaran developer kini menyeret 54 warga yang mengaku telah membeli dan melunasi rumah mereka.
Di tengah konflik tersebut, nama Fuad Fakhruddin ikut menjadi sorotan. Fuad yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu ahli waris pemilik tanah, mendiang M. Husni Thamrin.
Duduk Perkara Sengketa Lahan Menurut Ahli Waris
Fuad bersikukuh bahwa masih terdapat hak keluarganya yang belum dibayarkan atas tanah yang kini menjadi kawasan perumahan. Karena itu, ia meminta warga turut menyelesaikan kewajiban pembayaran sebelum melanjutkan proses peningkatan status dokumen kepemilikan tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Fuad mengakui persoalan tersebut bermula dari wanprestasi developer yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada ahli waris. Ia bahkan menyebut pihaknya telah melaporkan developer dan pihak yang dilaporkan sudah ditahan.
Namun, menurut Fuad, kondisi tersebut tidak serta-merta menghapus hak ahli waris atas tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan.
“Karena dari mereka kemarin membeli tanah itu, ada hak kami di situ yang belum terbayarkan. Ya otomatis kan kita meminta,” kata Fuad.
Sebagai jalan tengah, ahli waris menawarkan agar warga tidak membayar seluruh nilai tanah sekaligus, melainkan hanya 50 persen dari nilai yang diperhitungkan. Fuad juga mengeklaim telah memberikan tenggat waktu hingga 2031 serta melakukan pertemuan dengan warga sebanyak lima kali.
Keberatan Warga dan Sikap Ketua RT 072
Sementara itu, warga menolak tuntutan tersebut. Mereka merasa telah menyelesaikan transaksi pembelian rumah melalui developer, baik secara tunai maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Warga menilai persoalan pembayaran antara developer dan ahli waris tidak semestinya dibebankan kembali kepada mereka.
Ketua RT 004 Loa Bakung, Bambang Bayu Murti, menegaskan masyarakat tidak memiliki hubungan kewajiban pembayaran langsung dengan ahli waris. Menurut Bambang, persoalan sebenarnya berada pada hubungan antara developer dan pemilik tanah.
“Justru yang jadi permasalahan itu adalah developer dengan pemilik tanah. Ini kuncinya sebenarnya yang terjadi itu,” ujar Bambang.
Bambang mengungkapkan, berdasarkan informasi pertemuan sebelumnya, developer disebut telah membayarkan sekitar Rp2 miliar dari total kewajiban yang diperkirakan mencapai Rp16,5 miliar. Ia menilai pembayaran yang belum diselesaikan semestinya ditagihkan kepada developer, bukan kepada warga yang sudah melunasi pembelian rumah.
Pelayanan Kelurahan Ikut Terseret dan Warga Merasa Terjepit
Persoalan tidak berhenti pada tuntutan pembayaran. Warga juga mengeluhkan terhambatnya pelayanan administrasi untuk peningkatan status dokumen kepemilikan tanah di kelurahan.
Bambang menyebut pihak kelurahan menahan pelayanan setelah menerima surat dari kuasa hukum Fuad yang meminta agar proses administrasi ditahan. Ia menyayangkan langkah tersebut karena menilai surat kuasa hukum tidak bisa serta-merta menjadi dasar penghentian pelayanan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Konflik ini mulai dirasakan warga sejak M. Husni Thamrin meninggal dunia pada 2021, padahal pembangunan perumahan telah berlangsung sejak 2012. Warga sempat menghadapi pemortalan akses hingga ancaman tagihan tambahan. Kondisi ini membuat masyarakat merasa berada dalam posisi terjepit di antara sengketa ahli waris dan developer.
Kini, konflik yang melibatkan pejabat publik dan puluhan warga ini membutuhkan penyelesaian terbuka. Warga berharap ada kepastian hukum dan kejelasan hak atas rumah yang telah mereka beli secara sah.
(Aprl)

