Terkait dengan penerimaan daerah, Pemkot Samarinda mencatat bahwa dana transfer sebesar Rp26 miliar telah masuk ke kas daerah sejak 7 Agustus lalu. Meskipun angka tersebut berada di bawah perkiraan awal yang mencapai Rp100 hingga Rp200 miliar, pemerintah kota tetap menyikapi kondisi ini dengan cermat dan segera menyusun prioritas belanja baru.
Memprioritaskan Gaji P3K dan Pelunasan Utang
Mengingat jumlah anggaran yang terbatas, Pemkot Samarinda memutuskan untuk tidak mengalokasikan dana tersebut pada proyek pembangunan fisik skala besar. Pemerintah memilih untuk mengarahkan seluruh dana Rp26 miliar ini guna menutupi kebutuhan belanja pegawai.
Dalam skema belanja tersebut, Pemkot Samarinda menempatkan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)—termasuk P3K paruh waktu—sebagai prioritas utama. Selanjutnya, jika terdapat sisa anggaran dari belanja pegawai, pemerintah akan langsung mengalokasikannya untuk mempercepat pembayaran utang daerah.
Sejauh ini, Pemkot Samarinda telah melunasi lebih dari 50 persen total utang daerah. Pemerintah menetapkan target tinggi untuk menyelesaikan seluruh sisa beban kewajiban tersebut secara bertahap hingga Desember mendatang.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda mengetahui adanya potensi dana kurang salur dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp400 miliar. Apabila pusat menyalurkan seluruh dana tersebut, pemerintah kota sebenarnya mampu melunasi semua utang dan mengantongi sisa kas sebesar Rp200 miliar. Akan tetapi, Pemkot Samarinda memilih untuk tetap mematuhi aturan fiskal nasional tanpa berspekulasi pada potensi dana tersebut.
Menunda Proyek Besar Demi Pelayanan Dasar
Kendati harus melakukan efisiensi, Pemkot Samarinda menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak merasa gelisah menghadapi kondisi fiskal saat ini. Pemerintah menekankan bahwa kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah terletak pada ketelitian mengatur belanja serta komitmen untuk tidak menambah utang baru.
Oleh sebab itu, Pemkot Samarinda mengambil langkah tegas dengan menunda berbagai proyek visi-misi dan janji kampanye berskala besar—seperti kelanjutan pembangunan Teras Mahakam. Langkah ini diambil karena pemerintah memilih untuk mengamankan anggaran pelayanan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menertibkan Isu Ketertiban dan Infrastruktur Kota
Selain memaparkan postur anggaran, Pemkot Samarinda juga menaruh perhatian serius pada sejumlah masalah infrastruktur dan ketertiban umum. Berdasarkan masukan warga dan laporan Palang Merah Indonesia (PMI) setempat, pemerintah kota mengidentifikasi beberapa persoalan utama yang memerlukan penanganan cepat:
- Menindak Terminal Liar: Pemkot Samarinda menyoroti maraknya bus antarkota yang memarkirkan kendaraan di luar kawasan resmi Bandara Internasional APT Pranoto, sehingga pemerintah akan segera melakukan penertiban.
- Mengurai Antrean SPBU: Pemkot Samarinda berupaya menyelesaikan masalah antrean panjang truk pengangkut di sejumlah SPBU, khususnya di kawasan Jalan Poros Samarinda–Bontang (Sungai Siring).
- Percepat Akses Air Bersih: Pemkot Samarinda terus mendorong perluasan jaringan air bersih agar seluruh warga kota dapat menikmati fasilitas dasar ini secara merata.
(dnd)
