Selasa, 30 Juni 2026 Samarinda, ID
Daerah

Pengelolaan Destinasi di Kaltara Dikritik Anggota DPR RI

Foto Istimewa : Anggota DPR Komisi VII RI, Hj. Rahmawati, S.H.

TARAKAN, nusavox.com – Lonjakan kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata unggulan ternyata belum berbanding lurus dengan pelestarian alam sekitar. Oleh karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati, melayangkan kritik tajam terkait pengelolaan destinasi di Kaltara yang kurang optimal. Beliau menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata daerah tidak boleh mengorbankan ekosistem hayati maupun warisan budaya lokal.

Menurutnya, ekosistem pariwisata merupakan warisan bersama yang harus mendapatkan perlindungan secara kolektif dari berbagai pihak. Tanggung jawab besar tersebut tidak hanya berada di pundak pemerintah daerah atau pelaku industri pariwisata saja, melainkan juga menuntut kesadaran penuh dari masyarakat dan wisatawan.

IKLAN Pasang Iklan Anda di Sini Jangkau pembaca setia NUSAVOX di tengah artikel. Selengkapnya

“Ekosistem pariwisata kita adalah warisan bersama. Menjaganya bukan hanya tugas pemerintah atau pelaku industri, tetapi tanggung jawab kita semua. Oleh sebab itu, jadilah wisatawan yang bijak, jadilah penggerak yang mendorong pariwisata berkelanjutan,” tegasnya.

Ancaman Kerusakan Lingkungan di Destinasi Unggulan

Sebagai contoh, Rahmawati menyoroti sejumlah destinasi wisata unggulan di Kalimantan, seperti Pulau Kakaban dan Maratua, yang memiliki kekayaan alam kelas dunia. Namun, meningkatnya kunjungan pelancong tanpa adanya sistem manajemen yang ketat justru berpotensi merusak ekosistem unik yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.

“Seperti di Kalimantan, Pulau Kakaban, Maratua. Itu sungguh luar biasa. Sayangnya, ketika pengelola membuka destinasi tersebut dan banyak wisatawan datang ke sana, kondisinya bukan menjadi bagus, tetapi justru merusak lingkungan,” ujarnya.

Pentingnya Sinergi dan Aturan yang Jelas

Selanjutnya, ia menilai kondisi memprihatinkan ini menunjukkan lemahnya sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam menyusun aturan operasional destinasi. Oleh karena itu, semua pihak harus segera duduk bersama untuk membuat rambu-rambu serta regulasi yang jelas demi menjaga kelestarian kawasan wisata.

Pada akhirnya, pengembangan destinasi pariwisata yang masif harus berjalan beriringan dengan upaya konservasi alam yang ketat. Dengan demikian, perputaran roda ekonomi yang diperoleh dari sektor pariwisata ini tidak akan mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan.

“Karena apa? Keterkaitan antara masyarakat dan pemerintah bagaimana membuat rambu-rambu, agar misalnya lebih menjaga lingkungan,” pungkasnya.

Penulis : Aprillia