DAD Kaltim Kritik Wacana Kenaikan BBM, Sebut Berisiko Picu Lonjakan Harga Sembako.

SAMARINDA, nusavox.com — Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan penolakan tegas, terhadap wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan kembali mencuat.

Organisasi masyarakat adat ini, menilai kebijakan tersebut berpotensi memperparah beban ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman yang masih sangat bergantung pada BBM.

Ketua Umum DAD Kaltim, H. Viktor Yuan SH.MH, mengatakan rencana kenaikan harga BBM, akan memicu dampak berantai di berbagai sektor.

Ia menyebut kenaikan tersebut, tidak hanya berdampak pada biaya energi, tetapi juga akan mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok, tarif transportasi, serta memperbesar tekanan inflasi.

“Kalau BBM naik, maka sembako ikut naik, transportasi juga naik. Ini jelas memberatkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil,” ujar Viktor di ballroom Hotel Grand Kartika usai kegiatan Rapim DAD se-Kaltim, Sabtu (18/4/2026).

Menurut Viktor, kondisi masyarakat di pedalaman Kalimantan Timur berbeda dengan wilayah perkotaan yang mulai memiliki alternatif energi dan transportasi.

Di kawasan pelosok, masyarakat masih sepenuhnya bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari, baik untuk kendaraan darat maupun transportasi sungai.

Ia menegaskan, keterbatasan akses terhadap teknologi energi alternatif membuat masyarakat pedalaman menjadi kelompok paling rentan terdampak jika harga BBM dinaikkan.

“Di daerah hulu belum ada kendaraan listrik. Aktivitas ekonomi masyarakat masih bertumpu pada BBM,” katanya.

Selain itu, DAD Kaltim juga menyoroti persoalan klasik terkait distribusi BBM yang belum merata.

Di sejumlah wilayah pedalaman, harga BBM selama ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan harga di perkotaan.

Di kawasan Wahau, Kabupaten Kutai Timur, misalnya, harga BBM disebut dapat mencapai Rp35 ribu per liter, bahkan meningkat hingga Rp50 ribu per liter ketika distribusi terganggu.

Kondisi tersebut, menurut Viktor, akan semakin memburuk apabila pemerintah tetap menaikkan harga BBM secara nasional.

Ia mengingatkan bahwa, kenaikan di tingkat pusat hampir pasti akan berlipat ganda di wilayah pedalaman akibat panjangnya rantai distribusi.

“Kalau di kota naik, maka di daerah hulu pasti lebih tinggi lagi. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.

DAD Kaltim juga menilai situasi ini sebagai ironi, mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya energi nasional, termasuk minyak dan gas.

Namun di sisi lain, masyarakat di pedalaman justru harus membeli BBM dengan harga tinggi.

Atas dasar itu, DAD Kaltim meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan terkait harga BBM.

Organisasi tersebut, menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil dan tidak memperlebar kesenjangan ekonomi, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedalaman.

Selain menyampaikan penolakan, DAD Kaltim juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dalam memperbaiki sistem distribusi BBM.

Upaya ini dinilai penting, guna memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga di wilayah terpencil.

Jika wacana kenaikan BBM tetap direalisasikan, DAD Kaltim menyatakan akan menempuh jalur komunikasi dan audiensi dengan pihak terkait, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat adat secara langsung.

“Kami sangat menolak kenaikan harga BBM. Pemerintah harus benar-benar memikirkan dampaknya bagi masyarakat, khususnya di pedalaman,” pungkas Viktor. (AI)