Jumat, 20 November 2026 Samarinda, ID
News

DAD Kaltim dan Gakkum Kehutanan Lindungi Masyarakat Adat

SAMARINDA, nusavox.com – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar audiensi bersama Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan di Samarinda, Rabu (18/11/2026) pagi. Pertemuan antara DAD Kaltim dan Gakkum Kehutanan ini bertujuan memperkuat komunikasi dan sinergi kelembagaan. Selain itu, langkah ini menjadi upaya nyata dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di sekitar kawasan hutan.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menyambut langsung kedatangan rombongan beserta jajaran stafnya. Sementara itu, Sekretaris Umum DAD Kaltim, Hendrik Tandoh, memimpin langsung delegasi yang terdiri dari jajaran pengurus serta tokoh adat lintas komunitas di Kaltim.

IKLAN Pasang Iklan Anda di Sini Jangkau pembaca setia NUSAVOX di tengah artikel. Selengkapnya

Sejumlah pengurus dan perwakilan lembaga adat turut hadir dalam pertemuan penting tersebut. Mereka antara lain Wakil Ketua Umum II Yahya Ubay, Wakil Bendahara Umum I Theresia Honasa, serta jajaran pengurus DAD Kaltim lainnya. Selain itu, hadir pula Awang Irwan Setiawan yang mewakili Kerabat Kesultanan Kutai, serta Gusti Adhi Ramani dari keadatan Banjar.

Tokoh lembaga adat lainnya juga ikut hadir, seperti Paolo Salatan (Lembaga Isen Mulang), Frans Jiu Luay (Lembaga Adat Modang), Damianus Apon (Lembaga Adat Sempekat Tunjung Benuaq), dan Esrom Palan (Lembaga Adat Kenyah). Hadir pula Martinus Nyuk (Lembaga Adat Bahau), Suhardi (Lembaga Adat Bentian), Markus Laden (Lembaga Adat Aoheng), serta Jonnie Eka Saputra dan Vina dari DAD Kaltim.

Bangun Komunikasi Sebelum Penegakan Hukum

Hendrik Tandoh menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan memperkenalkan kepengurusan sekaligus menyampaikan berbagai persoalan warga. Saat ini, banyak warga adat yang menghadapi kendala terkait batas kawasan hutan maupun proses hukum kehutanan.

Oleh karena itu, komunikasi sejak awal antara DAD Kaltim dan Gakkum Kehutanan sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Hendrik menyoroti bahwa banyak warga belum memahami perbedaan status kawasan hutan, sehingga menganggap lahan pertanian mereka adalah hak milik pribadi.

“Inti dari pertemuan hari ini, setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat adat, pihak Gakkum akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan lembaga adat ataupun DAD Kaltim,” jelas Hendrik.

Ia juga berharap ada pertemuan lanjutan untuk merumuskan solusi konkret atas berbagai persoalan yang sedang berjalan. Terlebih lagi, Leonardo Gultom menyatakan kesediaannya untuk berkunjung balik ke Sekretariat DAD Kaltim guna melanjutkan diskusi.

“Hari ini para tokoh adat dari berbagai lembaga, termasuk kerabat kesultanan, lembaga adat Dayak, dan masyarakat Banjar, duduk bersama membicarakan kepentingan masyarakat adat. Tidak ada lagi sekat-sekat, semuanya bersatu,” ujar Hendrik.

Kerabat Kesultanan Kutai Dorong Sosialisasi yang Humanis

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kerabat Kesultanan Kutai, Awang Irwan Setiawan, menekankan pentingnya sosialisasi sebelum penertiban kawasan hutan. Ia mengingatkan agar konflik lahan masa lalu, seperti yang terjadi di Bukit Tengkorak dan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Semoi, Sepaku, menjadi pembelajaran bersama.

Menurutnya, masyarakat yang sudah lama bermukim sering kali tidak memahami batas hutan lindung, konservasi, maupun areal penggunaan lain (APL). Karena penindakan oleh Gakkum merupakan langkah akhir, instansi terkait seperti Pemprov dan dinas kehutanan daerah harus dilibatkan sejak awal.

“Harus ada sosialisasi, pemberitahuan kepada masyarakat, serta tahapan aturan yang jelas sebelum penertiban dilakukan. Kami juga mengusulkan pembahasan bersama Pemprov Kaltim dan DPRD untuk mendorong peraturan daerah (Perda),” kata Awang.

Selain kepastian hukum, Awang menyoroti tradisi membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi tata cara pengelolaan lahan yang sah agar tradisi berladang tetap berjalan tanpa melanggar hukum kehutanan.

“Pada prinsipnya, aturan itu memiliki kepentingan untuk melindungi masyarakat, tetapi sosialisasinya perlu diperkuat,” ungkap Awang.

Gakkum Kehutanan Perhatikan Kearifan Lokal

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif para tokoh adat. Ia menilai sinergi antara DAD Kaltim dan Gakkum Kehutanan menjadi momentum positif untuk menyamakan persepsi dalam menjaga kelestarian hutan.

Leonardo menegaskan bahwa aparat penegak hukum membutuhkan peran masyarakat di tingkat tapak sebagai pemberi sekaligus penyeimbang informasi. Karena setiap daerah memiliki karakteristik sosial yang berbeda, kearifan lokal akan selalu menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan tugas Gakkum.

“Kehadiran para tokoh adat di kantor kami menjadi awal terbangunnya sinergitas ke depan. Bagaimanapun, kearifan lokal menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum di bidang kehutanan,” tegas Leonardo.

Lebih lanjut, ia mendorong agar pesan mengenai aturan kehutanan dan pencegahan gangguan hutan dapat diteruskan kepada warga melalui para ketua adat. Dengan demikian, informasi hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

“Harapan kami, ke depan terjadi harmonisasi dan kita semakin kompak dalam menjaga hutan. Pesan-pesan kepada masyarakat nantinya bisa disampaikan melalui para ketua adat dan anggota DAD Kaltim,” pungkas Leonardo.

Melalui audiensi ini, kedua belah pihak berharap terbangun jembatan komunikasi yang berkelanjutan demi menjamin perlindungan masyarakat adat, kepastian hukum, serta kelestarian hutan di Kalimantan Timur.

(Aprl)